AFU.id

Indeks Berita

Denny Indrayana Walk Out dan Cabut Gugatan di PTUN, Gibran: Kita Siap Buka-bukaan tapi Penggugat Malah Mundur

Denny Indrayana, penggugat ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, mengajukan pencabutan gugatan di PTUN Jakarta dan melakukan walk out setelah pihak tergugat tidak menghadirkan dokumen yang diminta untuk sidang pembuktian. Gibran menyatakan kesiapan untuk membuka bukti-bukti pendidikan, namun menyayangkan langkah Denny yang mundur dari persidangan, dan menyerahkan kelanjutan perkara kepada majelis hakim. Pencabutan gugatan ini dipandang oleh kuasa hukum Gibran sebagai tanda ketidakseri

Denny Indrayana Walk Out dan Cabut Gugatan di PTUN, Gibran: Kita Siap Buka-bukaan tapi Penggugat Malah Mundur

Dari Gesekan Kedai Mie Babi Sukoharjo Hingga Penggerebekan Dua Pesantren: Ada Upaya Menggeser Konflik Pemilik Usaha dengan Warga Kasus ke Isu Terorisme?

Insiden pembakaran kedai mi babi di Sukoharjo berujung pada operasi besar-besaran oleh kepolisian, termasuk penggerebekan dua pesantren di Jawa Tengah, menyusul dugaan keterlibatan mantan narapidana terorisme. Tindakan polisi menimbulkan kritik terkait pelanggaran prosedur hukum, intimidasi terhadap santriwati, dan penyitaan barang tanpa surat resmi, sementara pesantren membantah tuduhan keterkaitan dengan terorisme. Kapolres Sukoharjo menyatakan bahwa santriwati yang diamankan tidak terbukti te

14 media, Cenderung netral
Dari Gesekan Kedai Mie Babi Sukoharjo Hingga Penggerebekan Dua Pesantren: Ada Upaya Menggeser Konflik Pemilik Usaha dengan Warga Kasus ke Isu Terorisme?

Jadwal Super League Hari Ini, 30 Oktober: Java United Hadapi Bhayangkara, Persebaya Siap Lanjutkan Pesta Kemenangan di GBT

Pada 30 Oktober 2026, pekan kedelapan BRI Super League akan dimulai dengan dua pertandingan, yaitu Java United melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Jatidiri, Semarang, dan Persebaya Surabaya menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Java United, yang berusaha kembali meraih kemenangan setelah dua hasil imbang, berada di posisi ke-13 dengan tujuh poin, sedangkan Bhayangkara di peringkat kedelapan dengan 11 poin. Sementara itu, Persebaya, yang baru saja memenangka

Jadwal Super League Hari Ini, 30 Oktober: Java United Hadapi Bhayangkara, Persebaya Siap Lanjutkan Pesta Kemenangan di GBT

Operasikan Judol Jaringan Internasional, 21 WNA Dibekuk di Bali

Sebanyak 21 Warga Negara Asing (WNA), sebagian besar berasal dari Myanmar, telah diamankan oleh petugas Imigrasi di Bali karena diduga mengoperasikan judi online jaringan internasional. Penggerebekan ini menghasilkan penyitaan sejumlah perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi judi, termasuk ponsel dan komputer. Direktur Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap WNA di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas

Operasikan Judol Jaringan Internasional, 21 WNA Dibekuk di Bali

Diskon 50 Persen Tiket KAI Libur Nataru: Cek Cara Pemesanan, Periode Diskon, hingga Jenis Tiket yang Dapat Potongan Harga

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menawarkan diskon 50 persen untuk pembelian kursi tambahan atau extra seat pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan penumpang. Program ini memungkinkan penumpang membeli kursi kosong di sebelah tempat duduknya dengan tarif setengah dari harga normal, tetapi tidak berlaku untuk semua perjalanan dan jenis tiket. KAI masih merampungkan mekanisme pemesanan yang akan dilakukan secara daring melalui aplikasi

Diskon 50 Persen Tiket KAI Libur Nataru: Cek Cara Pemesanan, Periode Diskon, hingga Jenis Tiket yang Dapat Potongan Harga

Singapura Tegas Pada Korporasi Penyebab Karhutla, Publik Bandingkan dengan Era Jokowi, Sinar Mas Didenda Rp7,8 Triliun Dibayar Hanya Rp78,5 M, Ujungnya Anak Pemilik Sinar Mas Berbisnis dengan Anak Jokowi

Pemerintah Singapura menunjukkan ketegasan dalam menindak perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan merencanakan amandemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, yang akan memungkinkan penjatuhan sanksi pidana dan audit independen bagi korporasi yang melanggar. Hal ini kontras dengan penegakan hukum di Indonesia, di mana banyak publik mengkritik lemahnya sanksi terhadap perusahaan besar seperti Sinar Mas, yang hanya membayar denda sebesar Rp78,5 miliar dari tuntu

3 media, Cenderung netral
Singapura Tegas Pada Korporasi Penyebab Karhutla, Publik Bandingkan dengan Era Jokowi, Sinar Mas Didenda Rp7,8 Triliun Dibayar Hanya Rp78,5 M, Ujungnya Anak Pemilik Sinar Mas Berbisnis dengan Anak Jokowi

Pria Berjaket Undira di Deklarasi Sumpah Pemuda Ternyata Orang Bayaran

Seorang pria bernama Bayu Setiadi mengaku dibayar untuk ikut serta dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, meski tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira) yang jas almamaternya ia kenakan. Dalam klarifikasinya, Bayu menjelaskan bahwa jas tersebut diberikan oleh penyelenggara acara tanpa mengetahui asal-usulnya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Undira menegaskan bahwa ia tidak mewakili institusi mereka. Peristiwa ini memicu sorotan terkait dugaan pencatutan

Pria Berjaket Undira di Deklarasi Sumpah Pemuda Ternyata Orang Bayaran

Tak Cuma di Indonesia, Konglomerasi Sawit dan Kayu di Singapura Juga Gemar Rekrut Mantan Jenderal untuk Jadi Beking

Pemerintah Singapura melakukan tindakan hukum terhadap 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang menyebabkan krisis kabut asap lintas batas. Di antara perusahaan yang disorot adalah Grup Sinar Mas dan Royal Golden Eagle, yang telah merekrut mantan jenderal Angkatan Bersenjata Singapura untuk memperkuat posisi mereka dalam industri sawit dan kertas. Langkah ini menimbulkan perhatian publik mengenai potensi benturan kepentingan dan dilema etis yang dihad

5 media, Cenderung kiri
Tak Cuma di Indonesia, Konglomerasi Sawit dan Kayu di Singapura Juga Gemar Rekrut Mantan Jenderal untuk Jadi Beking

KPK: Perkara Cukai yang Menyeret PT Djarum Timbulkan Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyidikan kasus korupsi cukai rokok yang melibatkan PT Djarum menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penggeledahan dilakukan di kantor pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kudus untuk mengeksplorasi dugaan praktik korupsi terkait pita cukai, meskipun KPK menegaskan bahwa sprindik yang diterbitkan bersifat umum dan belum menunjuk tersangka. Manajemen PT Djarum menyatakan kesiapan untuk berkoope

KPK: Perkara Cukai yang Menyeret PT Djarum Timbulkan Kerugian Negara Triliunan

Polda DIY Pulangkan 34 Orang yang Diamankan saat Kericuhan Demo di DPRD

Polda DIY telah memulangkan 34 orang yang diamankan selama kericuhan demonstrasi di Gedung DPRD DIY pada Rabu lalu, memastikan bahwa semua peserta aksi kini telah kembali ke keluarga mereka. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menegaskan bahwa proses pendataan dan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah penanganan situasi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi resmi. Polda DIY menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kete

Polda DIY Pulangkan 34 Orang yang Diamankan saat Kericuhan Demo di DPRD

KPK Periksa Direksi Summarecon, Alur Suap HGB Bogor Ditelusuri hingga Level Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa direksi PT Summarecon Agung Tbk, termasuk Presiden Direktur Adrianto Pitojo Adi, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk membuka blokir lahan yang sedang disengketakan, di mana KPK menduga pihak Summarecon menyanggupi memberikan Rp1,5 miliar kepada oknum di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk

KPK Periksa Direksi Summarecon, Alur Suap HGB Bogor Ditelusuri hingga Level Korporasi

Polisi Diprotes telah Melakukan Penggerebekan Sewenang-wenang di Pesantren Sukoharjo. Acak-acak Asrama Putri, Todongkan Senjata, dan Sita Barang Tanpa Surat Resmi

Dugaan tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian terjadi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Sukoharjo, di mana puluhan polisi melakukan penggerebekan tanpa prosedur hukum yang sah, termasuk penodongan senjata terhadap santriwati di bawah umur dan penyitaan barang tanpa surat resmi. Pengurus pesantren melayangkan protes resmi, menyatakan bahwa penggerebekan yang terjadi pada 27 Oktober 2026 tersebut, yang didasari tuduhan keterlibatan dalam aksi pembakaran, ternyata tidak menemukan bukti

2 media, Cenderung netral
Polisi Diprotes telah Melakukan Penggerebekan Sewenang-wenang di Pesantren Sukoharjo. Acak-acak Asrama Putri, Todongkan Senjata, dan Sita Barang Tanpa Surat Resmi

Pemerintah AS, Jepang, hingga Eropa Serukan Warga Timbun Stok Makanan dan Minuman untuk Beberapa Hari, Ini Pemicu Kepanikan Global Tersebut

Pemerintah Inggris, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk menimbun stok makanan, air, dan obat-obatan sebagai persiapan menghadapi potensi krisis global, termasuk serangan siber dan ketegangan militer. Langkah ini memicu aksi panic buying di berbagai daerah dan penetapan kebijakan ketahanan mandiri oleh militer AS dan negara-negara Eropa, dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan gangguan in

13 media, Cenderung netral
Pemerintah AS, Jepang, hingga Eropa Serukan Warga Timbun Stok Makanan dan Minuman untuk Beberapa Hari, Ini Pemicu Kepanikan Global Tersebut

KPK Usut Perusahaan Istri Bima Setiawan, Adik Ipar Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Dalami Aliran Dana Bencana Rp148 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki perusahaan milik Sri Endang, istri Bima Setiawan, terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa senilai Rp148 miliar di BNPB untuk periode 2024 hingga 2026. Bima, yang merupakan adik eks Kepala BNPB, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana KPK menduga perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh proyek secara tidak sah. Selain itu, KPK juga mengusut dugaan suap yang melibatkan pejabat BN

KPK Usut Perusahaan Istri Bima Setiawan, Adik Ipar Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Dalami Aliran Dana Bencana Rp148 Miliar