AFU.id

Indeks Berita

Kaesang Maju ke DPR RI dari Jateng V pada 2029, Siap Tantang Puan Maharani?

Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah memilih Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2029, yang juga merupakan wilayah pencalonan Puan Maharani. Dalam pengumumannya di Solo, Kaesang menyatakan fokusnya akan tertuju pada pengumpulan suara di Kota Solo, sementara tiga kabupaten lainnya akan ditangani oleh calon legislatif PSI lainnya untuk menghindari perebutan suara. Ia juga menetapkan target lebih dari 15 kursi ba

Kaesang Maju ke DPR RI dari Jateng V pada 2029, Siap Tantang Puan Maharani?

Larang KDM Bikin Sayembara Tangkap Begal, Yusril Minta Polda Jabar Tingkatkan Patroli

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk meningkatkan patroli keamanan di wilayah-wilayah rawan. Imbauan ini disampaikan guna merespons maraknya aksi kejahatan jalanan serta meredam polemik wacana sayembara penangkapan begal yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Yusril menegaskan, peningkatan kehadiran personel kepolisian di lapangan sangat krusial guna memberik

Larang KDM Bikin Sayembara Tangkap Begal, Yusril Minta Polda Jabar Tingkatkan Patroli

Peningkatan Kasus HIV di Sidoarjo, Sebut Kemenkes, Cerminkan Perluasan Deteksi Dini

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, lonjakan angka penemuan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan indikator keberhasilan dari perluasan layanan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan di masyarakat. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengimbau publik untuk memahami dinamika data tersebut secara utuh agar tidak memicu stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV). "Berdasarkan data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo, sejak ta

Peningkatan Kasus HIV di Sidoarjo, Sebut Kemenkes, Cerminkan Perluasan Deteksi Dini

Kejar Mutu TBS Sawit, 133 Pekebun Muara Enim Dilatih Teknik Panen

Sebanyak 133 pekebun dan penyuluh dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mengikuti pelatihan teknik panen dan pascapanen kelapa sawit yang diselenggarakan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Tandan Buah Segar (TBS) melalui pemahaman mengenai waktu panen, teknik pemotongan, dan penanganan pascapanen yang tepat, yang pada giliranny

Kejar Mutu TBS Sawit, 133 Pekebun Muara Enim Dilatih Teknik Panen

Rp4 Miliar Disita dari Rumah Kadis PUPR Bengkulu, Kasus Suap Proyek Rejang Lebong Dikembangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman, dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Penyidik juga menggeledah beberapa lokasi terkait dan mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik untuk menelusuri dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Meskipun penyidikan telah ditingkatkan, status hukum Noprisman dan pihak lainnya

Rp4 Miliar Disita dari Rumah Kadis PUPR Bengkulu, Kasus Suap Proyek Rejang Lebong Dikembangkan

Viral Lagi, Interupsi Anggota Komisi VI Mufti Anam: "Siapa Bayar Utang KDMP? Masa Jabatan Presiden 5 Tahun, Tenor Kredit 6 Tahun"

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, kembali menjadi sorotan setelah interupsinya dalam rapat dengan Menteri Koperasi mengenai utang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) viral di media sosial. Ia mempertanyakan tanggung jawab pembayaran utang KDMP yang memiliki tenor enam tahun, sementara masa jabatan Presiden hanya lima tahun, serta menyoroti adanya ketidakadilan dalam proses penyaluran pinjaman yang memberatkan masyarakat kecil. Mufti juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi gagal bayar da

2 media, Cenderung netral
Viral Lagi, Interupsi Anggota Komisi VI Mufti Anam: "Siapa Bayar Utang KDMP? Masa Jabatan Presiden 5 Tahun, Tenor Kredit 6 Tahun"

Jelang Muktamar PBNU, Cak Imin: Bongkar jika Ada Politik Uang

Menjelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan berlangsung di Jombang pada Agustus 2026, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyerukan untuk menghindari praktik politik uang dan kepentingan perebutan aset dalam forum tersebut. Ia meminta agar setiap indikasi penggunaan uang dibongkar demi menjaga murninya organisasi NU, dan menyerahkan penyelenggaraan muktamar kepada para ulama. Seruan yang sama juga muncul dalam Ijtima Ulama Indonesia,

Jelang Muktamar PBNU, Cak Imin: Bongkar jika Ada Politik Uang

Piala AFF 2026: Kamboja Sudah Punya Ritme, Timnas Indonesia Tak Mau Lengah

Timnas Indonesia akan memulai Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, pada 27 Juli 2026, dengan pelatih John Herdman menekankan pentingnya disiplin dan kewaspadaan terhadap lawan yang terstruktur, meskipun Kamboja baru saja kalah dari Singapura. Herdman menilai Kamboja memiliki ritme yang lebih baik setelah satu pertandingan, sementara Indonesia perlu segera menemukan tempo permainan mereka. Kiper Nadeo Argawinata menyatakan bahwa tim telah mempelajari kekuatan K

Piala AFF 2026: Kamboja Sudah Punya Ritme, Timnas Indonesia Tak Mau Lengah

Batasi Sayuran dari Luar, Papua Pegunungan Siapkan Pergub

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sedang menyusun peraturan gubernur untuk membatasi pasokan sayuran dari luar daerah di delapan kabupaten, termasuk Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan memprioritaskan hasil pertanian lokal. Gubernur John Tabo menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu petani lokal agar tidak kesulitan menjual hasil panennya. Meskipun rincian mengenai jenis komoditas dan mekanisme pengawasan belum dijelaskan, pemerintah provinsi berencana untuk meningkatkan produk

Batasi Sayuran dari Luar, Papua Pegunungan Siapkan Pergub

30.000 Hektare Tambak Aceh Rusak, Baru 694 Hektare Kembali Beroperasi

Sekitar 30.000 hektare tambak budi daya di Aceh rusak akibat banjir besar pada akhir November 2025, dengan baru 694 hektare yang kembali beroperasi hingga Juli 2026. Pemerintah menargetkan pemulihan 15.000 hektare pada akhir tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan rehabilitasi awal seluas 5.200 hektare paling lambat September 2026, dengan dukungan perbaikan tanpa biaya serta bantuan benih dan pakan untuk petambak. Aceh Utara mencatat kerusakan terluas, dan untuk mem

30.000 Hektare Tambak Aceh Rusak, Baru 694 Hektare Kembali Beroperasi

Janji Kerja Berujung Jerat Utang, 13 Korban TPPO Bersaksi soal Eksploitasi Seksual di Maumere

Sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban eksploitasi seksual di Maumere, Nusa Tenggara Timur, setelah dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan. Dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mereka bersaksi tentang terjebak dalam utang, denda, dan pemotongan penghasilan, serta mengalami kekerasan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan untuk melindungi hak-hak korban selama proses hukum, termasuk bantuan hukum dan rehabilitasi psikososial.

Janji Kerja Berujung Jerat Utang, 13 Korban TPPO Bersaksi soal Eksploitasi Seksual di Maumere

Aturan Baru Awak Kapal Perikanan: Wajib BPJS dan Kontrak Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 yang mewajibkan awak kapal perikanan berusia minimal 18 tahun untuk memiliki kontrak kerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan sanksi pencabutan izin operasional bagi yang melanggar. Aturan ini sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 188 yang mengatur hak dan keselamatan kerja awak kapal, serta dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap dugaan pel

Aturan Baru Awak Kapal Perikanan: Wajib BPJS dan Kontrak Kerja

Kampung Adat Ciptamulya Terbakar, 51 Rumah dan Lumbung Padi Hangus

Kebakaran hebat melanda Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya di Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (25/7/2026), menghanguskan 51 bangunan, termasuk rumah dan lumbung padi, serta berdampak pada 28 kepala keluarga atau 89 jiwa. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di fasilitas MCK, yang menyebar dengan cepat mengingat mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Tidak ada korban jiwa, namun BPBD Jawa Barat telah mengirimkan bantuan darurat, termasuk tenda, makanan, dan peralatan untuk mendukung

Kampung Adat Ciptamulya Terbakar, 51 Rumah dan Lumbung Padi Hangus