Indeks Berita

Pilihan Strategis Iran Semakin Sempit

Di tengah gempuran bertubi-tubi dari Amerika Serikat dan Israel, Iran kini menghadapi pilihan strategis yang semakin sempit. Dengan kecilnya kemungkinan invasi darat, opsi paling realistis bagi Teheran adalah membalas serangan selagi masih mampu, sembari berupaya mempertahankan kendali di dalam negeri. Serangan terkoordinasi Washington dan Tel Aviv pada Sabtu (28/2) menyasar ratusan target militer Iran. Namun sasaran paling mencolok adalah kompleks pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei

6 bulan lalu

Serangan Besar AS–Israel ke Iran, Trump Serukan Rakyat Tumbangkan Pemerintah

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Presiden AS Donald Trump menyebut operasi tersebut sebagai langkah masif untuk menghancurkan kemampuan militer Iran sekaligus menghilangkan ancaman pengembangan senjata nuklir. Dalam pernyataan video berdurasi sekitar delapan menit, Trump bahkan menyerukan rakyat Iran untuk “mengambil alih pemerintahan Anda” setelah operasi militer selesai. Serangan itu memicu balasan cepat dari Teheran. Iran meluncurkan rudal

6 bulan lalu

Bareskrim Buru Boy, Bandar Misterius di Balik Skandal Narkoba Eks Kapolres Bima Kota

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus narkotika yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro. Terbaru, penyidik memburu satu bandar lain berinisial B alias Boy yang diduga menjadi bagian penting dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap sosok misterius tersebut. “Iya, lagi ini, lagi kita ke

7 bulan lalu

PDIP Sebut MBG Gerus Dana Pendidikan Rp223 Triliun, Golkar: Kalian Sepakati Sendiri di Paripurna!

Polemik sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memanas. PDI Perjuangan (PDIP) secara terbuka menyoroti penggunaan dana MBG yang disebut bersumber dari pos anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026. Isu ini mencuat karena dinilai berpotensi mengurangi fokus peningkatan kualitas pendidikan. Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769 triliun atau 20 persen dari total belanja negara (mandatory spending). Dari jumlah itu, Rp223,5 triliun tercantum untuk program MBG.

7 bulan lalu

Insiden Pembacokan di UIN Suska Riau, Ketua Komisi X DPR RI Desak Kampus Jadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam keras aksi pembacokan terhadap seorang mahasiswi oleh sesama mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau. Insiden berdarah tersebut terjadi di area Fakultas Syariah dan Hukum pada Kamis 26 Februari 2026 pagi saat korban sedang menunggu jadwal sidang proposal. Hetifah menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di institusi pendidikan. Ia mendesak pihak kampus untuk menjamin keamanan

7 bulan lalu

Rieke Diah Pitaloka Desak Sanksi Berlapis untuk Pelaku Kekerasan Anak di Sukabumi

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi berlapis terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian NS (12), bocah asal Sukabumi. Rieke secara tegas menolak penerapan restorative justice (RJ) dalam perkara kekerasan terhadap anak tersebut. Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Rieke meminta agar kasus ini menjadi preseden penegakan hukum terhadap kejahatan ekstrem dalam lingkup keluarga. Ia mendorong penggunaan tiga in

7 bulan lalu

KPK Resmi Tahan Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Terkait Suap Importasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi pada Jumat, 27 Februari 2026. "Penyidik menyimpulkan bahwa BBP secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Jumat 27 Febuari 2026. Penahanan ini m

7 bulan lalu

AR Jangan Jadi Pemeriksa Bayangan! Komisi VI DPR Warning Keras DJP Soal Potensi Pelanggaran UU Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai memperluas fungsi Account Representative (AR) hingga menyerupai pemeriksa pajak. Rizal menegaskan, peningkatan fungsi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Perpajakan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. “Saat ini Dirjen Pajak tingkatkan fungsi Account Representative (AR) menjadi Pemeriksa Pajak. Tidak ada d

7 bulan lalu

Anggota Komisi II DPR: Makan Bergizi Gratis Adalah Penopang, Bukan Pemotong Anggaran Pendidikan

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa pemisahan narasi antara program Makan Bergizi Gratis dengan pendidikan anak merupakan logika yang keliru. Menurutnya, pemenuhan gizi dan proses belajar adalah dua hal yang berada dalam satu garis kepentingan yang sama. Azis menilai munculnya narasi yang membenturkan antara kebutuhan "kenyang" dan "cerdas" seolah-olah memaksa bangsa untuk memilih salah satu. Padahal, pendidikan tidak akan berjalan optimal jika anak-anak belajar dalam kondis

7 bulan lalu

Vonis Hakim Beda dari Tuntutan, Kejagung Soroti Hilangnya Uang Pengganti Terdakwa Korupsi Pertamina

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan upaya hukum lanjutan menyusul hilangnya hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti bagi sejumlah terdakwa dalam vonis kasus korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) pada Jumat, 27 Februari 2026. "Yang pertama, mengenai uang pengganti, ada beberapa kemudian para terdakwa yang tadinya dituntut dengan uang pengganti, kemudian menjadi hilang," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung, Zulkipli kepada wartawan. Pihak penuntut umum menyoroti adany

7 bulan lalu

RDPU Komisi III DPR, Ibu Terdakwa Kasus Mahasiswi Unram Menangis Minta Keadilan

Makkiyati, ibu dari terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Radiet Ardiansyah, memohon keadilan kepada Komisi III DPR RI terkait dugaan salah tangkap putranya pada Kamis, 26 Februari 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, warga asal Sumbawa ini bersaksi bahwa sang anak sama sekali tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan. "Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini, batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak," ujar Makkiyati.

7 bulan lalu

Pedas! Komisi III DPR Nilai Tuntutan Mati ABK Batam Abaikan Semangat KUHP Baru

Tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu hampir dua ton di Batam menuai kritik keras dari Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut tidak sejalan dengan semangat humanisme dalam KUHP Nasional terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2023. Di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Kamis (26/2/2026), Habiburokhman menyebut secara kasat mata peran Fandi sebagai anak buah kapal (ABK) bukanlah peran dominan dalam

7 bulan lalu

Serius! DPR Cium Dugaan Pelanggaran KUHAP, Pengacara ABK Batam Disebut Titipan Penyidik

Proses hukum terhadap ABK Fandi Ramadhan kembali diguncang sorotan tajam. Komisi III DPR RI mengungkap indikasi pelanggaran prinsip dasar hukum acara pidana, menyusul dugaan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak dipilih secara bebas, melainkan disediakan oleh penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut temuan ini muncul setelah pihaknya mendengar langsung keterangan dari tim kuasa hukum serta keluarga Fandi. Dalam logika hukum, kata dia, situasi di m

7 bulan lalu

Tak Main-Main! DPR RI Panggil Kapolres dan Kajari Batam, Sorot Kejanggalan Kasus ABK Fandi

Komisi III DPR RI menaikkan tensi pengawasan. Tak lagi sekadar rapat dengar pendapat, kali ini lembaga legislatif itu memastikan akan memanggil langsung Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Batam dan Lombok terkait dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus narkotika yang menjerat ABK Fandi Ramadhan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman , menegaskan langkah tersebut adalah bagian dari fungsi konstitusional DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Menurutnya, produk hukum yang

7 bulan lalu

Gift TikTok Anak Menkeu Disorot, KPK: Bukan Gratifikasi, Tak Terkait Jabatan

Sorotan publik mengarah pada layar siaran langsung TikTok yang menampilkan anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menerima gift virtual bernilai jutaan rupiah. Dari ikon paus hingga topi koboi, saweran digital itu memicu pertanyaan: apakah ini masuk kategori gratifikasi? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara. Juru Bicara KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Budi Prasetyo menyebut tidak ada indikasi keterkaitan dengan jabatan sang menteri. “Pertama, kami tentunya menyampaika

7 bulan lalu