Indeks Berita

Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan TGIPF, Tak Terima Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Tim Kuasa Hukum Andrie Yunus tak menerima kasus penyiraman air keras kliennya dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Mereka menilai pelimpahan dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya ke Puspom TNI tersebut berjalan tidak transparan dan melanggar hukum acara pidana. “Pelimpahan kepada Puspom TNI itu tidak jelas dan tidak transparan,” ungkap Kuasa Hukum Andrie Yunus, yakni Airlangga Julio di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. “Karena sampai dengan saat ini

5 bulan lalu

Strategi Wonderful Indonesia: Perkuat Konektivitas Udara Pariwisata Via Kolaborasi Rute Baru

Konektivitas udara pariwisata antara Indonesia dan Jepang kini semakin menguat melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi di Tokyo pada akhir Maret 2026. Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI), Widiyanti Putri Wardhana menemui pimpinan All Nippon Airways (ANA) dalam rangka membahas pembukaan rute penerbangan baru. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendorong maskapai Jepang tersebut untuk mengeksplorasi jalur langsung menuju destinasi unggulan selain Jakarta, seperti wilayah Daerah

5 bulan lalu

Ahmad Sahroni Bocorkan Rencana Komisi III DPR dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni membocorkan rencana pihaknya dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Sahroni menyampaikan, Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dengan melibatkan berbagai organisasi advokat dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut guna memastikan regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, responsif, dan minim penolakan dalam pengimplementasiannya nanti. Ia menyatakan bahwa

5 bulan lalu

Protes Pelimpahan Kasus ke Puspom, Pendamping Andrie Yunus Desak Investigasi Komnas HAM

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus, yakni Afif Abdul Qoyim menyesalkan langkah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus penyerangan air keras kliennya kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Afif Abdul Qoyim menilai keputusan tersebut sangat janggal dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku. “Kami diinformasikan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah melimpahkan kasus penyerangan air keras t

5 bulan lalu

Mantan Pimpinan Jadi Kuasa Hukum Tersangka BJB, KPK Pastikan Penyidikan Tak Terganggu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Jabar Banten (BJB) tidak akan terganggu meski mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar turun gunung menjadi kuasa hukum tersangka pada Selasa, 31 Maret 2026. "Dan siapa pun itu kedudukannya juga tetap sebagai kuasa hukum kalau di sini, latar belakangnya pernah jadi apa, di mana, seperti itu," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Senin 30 Maret 2026. Pihak lembaga antirasuah me

5 bulan lalu

Bongkar Konstruksi Korupsi Haji, KPK Sebut PT Maktour Kantongi Keuntungan Ilegal Rp27,8 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aliran dana dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menguntungkan delapan perusahaan travel berafiliasi dengan tersangka Asrul Azis Taba (ASR) senilai Rp40,8 miliar. "Tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar US$406.000," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Senin, 30 Maret 2026. Praktik rasuah tersebut bermula dari lobi penambahan kuota haji khusus di atas ketentuan delapan persen yang dilaku

5 bulan lalu

Susul Yaqut, Direktur Maktour dan Ketum Kesthuri Jadi Tersangka Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dan asosiasi perjalanan terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji Indonesia tahun anggaran 2023-2024 pada Senin, 30 Maret 2026. "KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KP

5 bulan lalu

Respons Anggaran Belanja Pegawai 30%, Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Nasib PPPK

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta kini menjadi perhatian utama. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, hal tersebut karena adanya rencana pembatasan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantas menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga honorer. Langkah tersebut merespons

5 bulan lalu

Bertemu di Rutan, Noel dan Yaqut Siapkan Rencana Besar untuk KPK

Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan Yaqut Cholil Qoumas rupanya telah menyiapkan rencana besar untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai informasi, Noel berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kedu

5 bulan lalu

Anggaran Negara Terbatas, Komisi XIII DPR Dorong ‘Dana Abadi Korban’ dalam RUU PSDK

Keterbatasan anggaran negara dalam menanggung biaya pemulihan korban tindak pidana menjadi sorotan utama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka pun mendorong pembentukan regulasi terkait ‘Dana Abadi Korban’ ( Victim Trust Fund ) yang membuka ruang bagi partisipasi publik. Yang mana, pihak legislatif ingin mencantumkan regulasi tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan temua

5 bulan lalu

Sebut Tak Implementasikan HAM, Noel Nilai KPK Lakukan Diskriminasi

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer alias Noel menuding jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap memanipulasi penanganan perkara. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) ini menyampaikan, manipulasi penanganan perkara terjadi demi mengejar kenaikan pangkat maupun jabatan. “Mereka memberantas korupsi, tapi cara berpi

5 bulan lalu

Larang Monopoli Suplier, BGN Ancam Suspend Mitra MBG Nakal

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap krusial seiring mulainya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melansir website BGN pada Senin, 30 Maret 2026, Wakil Kepala Nanik Sudaryati Deyang siap menjatuhkan sanksi berat kepada oknum pelaku penggelembungan harga. Nanik Sudaryati Deyang lantas mengingatkan seluruh mitra untuk menjaga integritas pengadaan bahan baku yang memiliki alokasi dana Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Pihak BGN tak

5 bulan lalu

Tetap Ajukan Tahanan Rumah, Noel Sebut Pimpinan KPK Layak Mundur Usai Terpergok Bohong

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengundurkan diri. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) ini menyampaikan, desakan tersebut imbas skandal pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas (YQC). “Pimpinan KPK harus undur diri karena sudah melakukan hal y

5 bulan lalu

Atasi Keterbatasan, RUU PSDK Amanatkan Pembentukan LPSK di Daerah

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang kini sedang menjadi pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan membawa terobosan baru. Salah satunya pembentukan kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tingkat wilayah atau daerah. Komisi XIII DPR RI menilai hal tersebut penting untuk mempercepat dan mempermudah akses perlindungan bagi korban tindak pidana di berbagai pelosok Indonesia. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyam

5 bulan lalu

Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Makarim Protes Ahli Pajak JPU Tak Punya Ijazah Terkait

Tim Penasihat Hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim memprotes kehadiran ahli perpajakan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka menilai ahli tak memiliki ijazah akademik terkait dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin, 30 Maret 2026. “Sebagaimana tadi dijelaskan, ahli tidak memiliki ketentuan ijazah dan sertifikat akademik berkaitan dengan perpajakan,” ungkap penga

5 bulan lalu