Indeks Berita

UPN Veteran Yogyakarta Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menonaktifkan sementara seorang dosen yang dilaporkan terlibat dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung proses pemeriksaan sekaligus memberikan rasa aman bagi korban dan lingkungan kampus. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UPN Veteran Yogyakarta, Iva Rachmawati, mengatakan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut telah diterima dan saat ini seda

4 bulan lalu

Gunung Ibu Waspada, Aktivitas Warga Dibatasi hingga 3,5 Kilometer

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah aktif bagian utara seiring terjadinya erupsi susulan Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) mengatakan bahwa aktivitas vulkanik terbaru tercatat Gunung Ibu kembali melontarkan abu dini hari tadi pukul 00.49 WIT. "Erupsi tersebut melontarkan tinggi kolom abu teramati k

4 bulan lalu

Gunakan Nama Pemkot Yogyakarta, Penipu Alihkan Pembayaran Pajak ke Rekening Palsu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memastikan surat yang mengatasnamakan instansinya terkait perubahan rekening pembayaran pajak yang beredar di masyarakat adalah informasi palsu atau tidak benar. Kepala BPKAD Yogyakarta Raden Roro Andarini di Yogyakarta, Selasa, (19/5/2026)mengatakan Pemkot tidak pernah mengeluarkan kebijakan pengalihan rekening pembayaran pajak daerah melalui pemberitahuan pribadi baik lewat telepon, whatsapp, maupun surat. "Kalau menerima infor

4 bulan lalu

Kasus Daycare Little Aresha, 125 Keluarga Korban Sepakat Tempuh Jalur Hukum dan Tuntut Restitusi

Sebanyak 125 keluarga korban kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, resmi menunjuk Tim Hukum Peduli Anak bentukan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kuasa hukum. Pendampingan ini dilakukan untuk mengawal proses hukum kasus yang mencuat setelah penggerebekan oleh aparat kepolisian pada akhir April 2026. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Silvi Dewajani, mengatakan seluruh pendampingan hukum terhadap korba

4 bulan lalu

Janji Prabowo Jinakkan Dolar AS, Usai Panggil Purbaya, Perry, dan Bahlil

Di tengah bayang-bayang tekanan global yang membawa nilai tukar rupiah ke level terlemahnya sepanjang sejarah di kisaran Rp17.600 per dolar AS, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah. Senin sore (18/5), Kepala Negara memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga penanggung jawab stabilitas ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar rapat terbatas. Mereka yang merapat ke Istana antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indones

4 bulan lalu

3 media, Cenderung kanan

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Mandek, Andrie Yunus Ajukan Praperadilan

Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap baru setelah sidang perdana praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026). Langkah hukum ini ditempuh karena penanganan perkara oleh kepolisian dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Permohonan praperadilan diajukan oleh tim kuasa hukum Andrie yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokr

4 bulan lalu

KPK Sita Empat Mobil Bupati Ponorogo dalam Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi selama 18-19 Mei 2026, dan menyita barang bukti elektronik berupa dua unit telepon seluler atau HP hingga empat unit mobil. Penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. “Penggeledahan ini berkaitan dengan proses penyidikan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kabupaten Ponorogo pada periode 2020-2026,” ujar Juru Bicara KPK Budi Pr

4 bulan lalu

Eksportir Tambang dan Sawit Tak Lagi Bebas Simpan Devisa di Luar Negeri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan teknis aturan pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dari kegiatan pengusahaan dan pengelolaan di Tanah Air. Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) mengatakan, Presiden telah menjelaskan bahwa perubahan aturan tersebut dilakukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1

4 bulan lalu

Demo Guru Madrasah di Harkitnas Tuntut Kesetaraan PPPK dan Gaji Layak

guru madrasah swasta dan guru sekolah swasta dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) tepat di Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118. Aksi demo yang berlangsung di luar Gedung DPR/MPR RI ini bertajuk SIAGA (Silaturahmi Akbar Guru Indonesia). Mereka menuntut kesetaraan hak pengangkatan PPPK, gaji yang layak, serta pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang tepat waktu. Massa aksi diperkirakan mencapai 15.000 hingga 35.000

4 bulan lalu

5 media, Cenderung kiri

Devisa Ekspor SDA Diperketat, Pemerintah Tak Mau Kekayaan Alam Lepas Kendali

Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) melalui peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. "Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam," kata Presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerang

4 bulan lalu