AFU.id

Indeks Berita

Pertamina: Distribusi BBM Tetap Lancar Pascagempa Sulawesi Utara

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan pasokan energi tetap aman dan distribusi berjalan normal setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Sulawesi Utara. Integrated Terminal Manager Bitung, Arman Prastiono, mengatakan perusahaan langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat sesaat setelah gempa terjadi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta keandalan seluruh fasilitas operasional. Menurut Arman, pemeriksaan menyeluruh segera dilaku

Pertamina: Distribusi BBM Tetap Lancar Pascagempa Sulawesi Utara

Kasus Kanker Usus Besar pada Wanita Meningkat, Gejalanya Mirip Gangguan Menstruasi

Kanker usus besar semakin menjadi ancaman wanita muda karena gejala awalnya sering kali dianggap gangguan pencernaan biasa atau masalah siklus menstruasi. Kondisi tersebut membuat banyak kasus baru terdeteksi ketika penyakit sudah berkembang ke stadium yang lebih lanjut. Gejala yang sering muncul antara lain kram perut, perut kembung, perubahan pola buang air besar, hingga kekurangan zat besi tanpa penyebab yang jelas. Keluhan-keluhan tersebut sering kali tidak mendapat perhatian serius karena d

Kasus Kanker Usus Besar pada Wanita Meningkat, Gejalanya Mirip Gangguan Menstruasi

Korupsi Dana Pendidikan, Bupati Muara Enim Terjerat OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. “Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, (9/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan korupsi yang diusut berkaitan dengan penerimaan uang dari pihak swasta dalam seju

Korupsi Dana Pendidikan, Bupati Muara Enim Terjerat OTT KPK

KPK Usut Peran Telkom dalam Korupsi Layanan Notifikasi BRI, Kerugian Negara Rp2 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut peran PT Telkom Indonesia (Telkom) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyidikan diperluas karena layanan notifikasi kepada nasabah melibatkan kerja sama antara sektor perbankan dan telekomunikasi. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidikan kasus tersebut berkembang hingga menyasar sektor telekomunikasi karena layanan notifikasi perbankan tidak ter

KPK Usut Peran Telkom dalam Korupsi Layanan Notifikasi BRI, Kerugian Negara Rp2 Triliun

Modus Ekspor Sawit Berkedok Limbah, Kejagung Sita Aset Rp696 Miliar

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan rekayasa ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya dengan menyamarkan komoditas tersebut sebagai limbah kelapa sawit. Modus itu diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pengendalian ekspor, bea keluar, dan pungutan sawit. Dalam perkara tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp40 Miliar serta aset berupa tanah, bangunan, kebun sawit, dan kendaraan senilai sekitar Rp696,5 Miliar. “Tim penyidik Jampidsus melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti

Modus Ekspor Sawit Berkedok Limbah, Kejagung Sita Aset Rp696 Miliar

KPK: Uang yang Diterima Gus Alex Bagian Dana untuk Pansus Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang 406.000 dolar Amerika Serikat yang diterima Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dari Asrul Azis Taba merupakan bagian dari 1 juta dolar AS yang diduga disiapkan untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut hanya sebagian dari dana yang diduga disiapkan dalam perkara korupsi kuota haji. “Uang sebesar 406.000 dolar AS itu tadi adalah sebagian kecil dari satu juta dol

KPK: Uang yang Diterima Gus Alex Bagian Dana untuk Pansus Haji

7 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Upaya Pencegahan Korupsi Gagal 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Penangkapan Edison ini menambah daftar kepala daerah yang terjaring dugaan korupsi komisi antirasuah sepanjang tahun 2026 yang saat ini total 7 kepala daerah. Diketahui, Edison ditangkap di Sumatera Selatan (Sumsel) atas dugaan suap terkait pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut

7 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Upaya Pencegahan Korupsi Gagal 

Baru Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Laporkan Menteri yang Gagal Urus Buruh ke Prabowo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku akan secara tegas akan melaporkan langsung menteri yang gagal mengurus nasib buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu dia sampaikan sesaat dirinya dilantik menjadi penasihat khusus presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Said mengatakan, sebagai penasihat khusus presiden, ia memiliki ruang untuk memberikan analisis, rekomendasi serta evaluasi terha

Baru Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Laporkan Menteri yang Gagal Urus Buruh ke Prabowo

Baru Setahun Dilantik Sudah Kena OTT KPK, Ini Profil Edison Bupati Muara Enim yang Punya Harta Rp16 M

Baru setahun menjabat Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison sudah terjerat masalah. Dia tekena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (8/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Edison, ditangkap dengan dugaan menerima suap dari pihak swasta untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah daerah Muara Enim. Dalam perkara ini, KPK turut menangkap 10 orang lainnya di Sumatra Selatan dan Jakarta. “Untuk barang bukti sejauh ini terinformasi ada uang tunai sendiri r

Baru Setahun Dilantik Sudah Kena OTT KPK, Ini Profil Edison Bupati Muara Enim yang Punya Harta Rp16 M

Sebelum Dipecat, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Sempat Larang Jajarannya Awasi MBG

Eks Ketua Ombudsman, Hery Susanto dipecat secara tak terhormat dari posisinya sebagai Ketua Ombudsman RI. Dalam sidang etik yang dipimpin Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie, Hery, diketahui sempat melarang anggota maupun staf Ombudsman untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan Hery Susanto tersebut dinilai Jimly bertolak belakang dengan independensi lembaganya. “Jadi selama periode yang lalu itu, MBG tidak boleh disentuh. Ini kan kurang ajar,” sambung Jimly di Gedu

Sebelum Dipecat, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Sempat Larang Jajarannya Awasi MBG