Sebelum OTT ATR/BPN, KPK Sudah Temukan 8 Titik Rawan Korupsi Pertanahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 14 September 2026. Temuan ini mencakup masalah akses layanan, ketidaktepatan waktu penyelesaian, tambahan biaya layanan, dan pengawasan penerbitan sertifikat serta hak guna usaha (HGU). KPK juga telah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem layanan dan pengaw



















