AFU.id

Indeks Berita

Anak Muda Makin Percaya Homeless Media, Cara Komunikasi Pemerintah Dinilai Ketinggalan Zaman

Meningkatnya pengaruh homeless media menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat mengonsumsi informasi. Di tengah menurunnya ketergantungan publik pada kanal resmi dan media konvensional, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi komunikasi agar tetap relevan dengan kebutuhan audiens yang semakin beragam. Kementerian Komunikasi dan Digital mendefinisikan homeless media sebagai entitas perusahaan atau organisasi yang menjalankan praktik jurnalistik, tetapi tidak terdaftar sebagai perus

Anak Muda Makin Percaya Homeless Media, Cara Komunikasi Pemerintah Dinilai Ketinggalan Zaman

Dikaitkan Kasus Korupsi MBG, Kapolres Bekasi Klaim Hanya Urus SPPG Pesantren Buntet

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan itu disampaikan setelah namanya muncul dalam unggahan yang viral di media sosial dan dikaitkan dengan perkara tersebut. "Saya tegaskan bahwa saya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam dugaan penyimpangan program MBG maupun aktivitas di lingkungan Badan Gizi Nasional," kata Sumarni di Cikarang, Kamis (11/6/2026). Menurut Sumar

Dikaitkan Kasus Korupsi MBG, Kapolres Bekasi Klaim Hanya Urus SPPG Pesantren Buntet

Pemadaman Listrik Bergilir, ESDM Bantah Batu Bara Langka Jadi Penyebab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah terjadi akibat kelangkaan batu bara. Pemerintah menyebut gangguan kelistrikan lebih berkaitan dengan masalah teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya masih membahas persoalan pemadaman listrik bersama PT PLN. Pembahasan dilakukan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik agar layanan kembali normal. “Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih

Pemadaman Listrik Bergilir, ESDM Bantah Batu Bara Langka Jadi Penyebab

Kasus Muara Enim, KPK Sebut Ada Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Audit BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp1,6 miliar yang digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Permintaan tersebut terungkap dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Edison. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK. Achmad Taufik Husein. mengatakan permintaan dana itu disampaikan pihak swasta berna

Kasus Muara Enim, KPK Sebut Ada Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Audit BPK

Pembunuh Bocah 11 Tahun di Sragen Residivis, Sudah Tiga Kali Beraksi hingga Korban Tewas

Polisi menangkap Suparman alias Bledus, pelaku pembunuhan bocah 11 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas penuh luka di rumahnya di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku ternyata merupakan residivis pencurian dengan kekerasan yang dua korban sebelumnya juga meninggal dunia. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiyasari mengatakan Suparman pernah dua kali melakukan kejahatan serupa di wilayah Sragen. Dua kasus tersebut terjadi sekitar 2008 dan 2012. “Pelaku juga seor

Pembunuh Bocah 11 Tahun di Sragen Residivis, Sudah Tiga Kali Beraksi hingga Korban Tewas

Meksiko Hajar Afrika Selatan 2-0, Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Diwarnai Tiga Kartu Merah

Timnas Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga perdana Grup A di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. Hasil itu mengantar Meksiko memuncaki klasemen sementara dengan koleksi tiga poin. Pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi dan diwarnai tiga kartu merah langsung yang dikeluarkan wasit asal Brasil, Wilton Sampaio. Dua kartu merah diberikan kepada pemain Afrika Selatan, sementara satu kartu merah diterima pemain Meksiko pad

Meksiko Hajar Afrika Selatan 2-0, Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Diwarnai Tiga Kartu Merah

Aksi Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 4.000 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. ​Personel yang diterjunkan terdiri atas 3.651 anggota Polri dan 500 personel TNI. Selain menyiagakan personel, p

Aksi Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 4.000 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Helikopter Militer Pakistan Jatuh di Kashmir, 22 Tentara Tewas

Helikopter militer Pakistan jatuh di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan dan menewaskan 22 personel di dalamnya. Helikopter jenis Mi-17 itu dilaporkan jatuh dekat Muzaffarabad pada Rabu (10/6/2026). Militer Pakistan menyatakan tidak ada korban selamat dalam kecelakaan tersebut. Helikopter jatuh tidak lama setelah lepas landas akibat dugaan gangguan teknis. “Seluruh personel di dalam helikopter gugur sebagai martir. Tidak ada yang selamat,” demikian pernyataan Inter-Services Public Relations (

Helikopter Militer Pakistan Jatuh di Kashmir, 22 Tentara Tewas

Uang Pengganti Kerry Riza Naik Jadi Rp13,4 Triliun, Kejagung Tunggu Sikap Terdakwa

Kejaksaan Agung masih menunggu sikap Muhammad Kerry Adrianto Riza atas putusan banding dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Ardito Muwardi mengatakan jaksa menerima putusan banding tersebut. Namun, Kejagung masih menunggu apakah terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan upaya hukum lanjutan. “Namun perkara ters

Uang Pengganti Kerry Riza Naik Jadi Rp13,4 Triliun, Kejagung Tunggu Sikap Terdakwa

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati

Persoalan gagal bayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di puluhan daerah kembali memantik perdebatan serius di tingkat nasional. Kali ini bukan sekadar soal siapa yang harus membayar, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar, apakah desain otonomi daerah yang selama ini berjalan benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang? Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menilai krisis ini bukan semata persoal

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati