AFU.id

Indeks Berita

Mantan Kapolda Jabar Rudi Setiawan Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas, Ini Profilnya

Komjen Pol Rudi Setiawan resmi dilantik sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Pelantikan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam sambutannya, Agus Andrianto mengatakan jabatan yang kini diemban Rudi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Pengangkatan Rudi merupakan bagian dari upaya m

Mantan Kapolda Jabar Rudi Setiawan Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas, Ini Profilnya

Menteri PU Dody Hanggodo Tantang Netizen Buktikan Aisyah Zakiyyah Keponakannya: Dapat Hadiah Umrah

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menantang publik untuk membuktikan bahwa Aisyah Zakiyyah, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, adalah keponakannya, dengan menawarkan hadiah umrah gratis bagi yang dapat menunjukkan bukti. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap isu yang beredar di media sosial setelah penunjukan Aisyah yang dianggap kontroversial akibat usianya yang muda dan latar belakang pendidikan yang mengesankan. Aisyah, yang memiliki pengalaman kerja di berbagai per

Menteri PU Dody Hanggodo Tantang Netizen Buktikan Aisyah Zakiyyah Keponakannya: Dapat Hadiah Umrah

Menag Nasaruddin Masuk Bursa Ketum PBNU, Terbentur Aturan Rangkap Jabatan?

Menteri Agama Nasaruddin Umar berpotensi menjadi calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar Ke-35 NU, meskipun ada larangan bagi ketua umum untuk merangkap jabatan. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menyebutkan beberapa nama lain yang juga mencalonkan diri, termasuk Ketua Umum saat ini, Yahya Cholil Staquf. Keputusan mengenai kepatuhan terhadap aturan larangan rangkap jabatan akan ditentukan dalam forum muktamar, dimana proses pemilihan ketua umum akan dilakuk

Menag Nasaruddin Masuk Bursa Ketum PBNU, Terbentur Aturan Rangkap Jabatan?

Lanjutan Kasus Suap Audit Muara Enim, Lima ASN BPK Diperiksa KPK

Penyidikan kasus suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai saksi pada Rabu (15/7/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kelima saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Mereka merupakan Tim Review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, yakni

Lanjutan Kasus Suap Audit Muara Enim, Lima ASN BPK Diperiksa KPK

Pemerintah Kejar Setoran, Tarif PNBP Melonjak Gila-gilaan

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak dan fokus pada perluasan basis pajak dengan menyasar sektor informal dan ekonomi digital. Namun, langkah tersebut disertai lonjakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan di berbagai kementerian, yang memicu kritik dari ekonom karena dianggap menciptakan "pajak" terselubung dan berpotensi membebani pelaku usaha, terutama UMKM. Kenaikan tarif ini berisiko menurunkan kualita

Pemerintah Kejar Setoran, Tarif PNBP Melonjak Gila-gilaan

Kejar Pendapatan dari PNBP, Pemerintah Juga Naikkan Tarif Bikin PT, Tembus Rp5 Juta per Permohonan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 yang menaikkan tarif pembuatan perseroan terbatas (PT) menjadi Rp5 juta per permohonan untuk modal dasar di atas Rp5 miliar, efektif mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menghapus tarif tunggal sebelumnya, membuat tarif baru berdasarkan kategori modal. Meskipun tarif untuk pendirian PT bagi pelaku usaha mikro dan menengah tetap, ta

3 media, Cenderung netral
Kejar Pendapatan dari PNBP, Pemerintah Juga Naikkan Tarif Bikin PT, Tembus Rp5 Juta per Permohonan

Dari 262 Ribu Perusahaan di Indonesia, Baru 1,23 Persen yang Sediakan Daycare

Di Indonesia, hanya 1,23% dari lebih 262 ribu perusahaan yang menyediakan fasilitas daycare, yang berperan penting dalam mendukung perkembangan anak dan produktivitas kerja orang tua. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pengembangan lingkungan kerja ramah keluarga (Family Friendly Workplace) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendukung hak-hak pekerja, terutama wanita, di tengah rendahnya komitmen dunia usaha terhadap penyediaan layanan ini. Pemerintah juga

Dari 262 Ribu Perusahaan di Indonesia, Baru 1,23 Persen yang Sediakan Daycare

RUU ASN Bakal Perketat KPI, Pegawai Berkinerja Buruk Terancam “Out”

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda mendorong penerapan indikator kinerja yang lebih ketat bagi aparatur sipil negara (ASN). Pegawai yang memenuhi target akan dipertahankan, sementara mereka yang berkinerja buruk diusulkan dapat diberhentikan setelah melalui evaluasi yang terukur. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Rifqinizamy menilai aturan berbasis Key Performance Indicator (KPI) diperlukan agar status ASN tidak lagi dianggap sebagai zona

RUU ASN Bakal Perketat KPI, Pegawai Berkinerja Buruk Terancam “Out”

Menteri Dody Ungkap Praktik Absensi Fiktif dan Judi Online di Kementerian PUPR, Jadi Alasan Mutasi Massal?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengungkap praktik absensi fiktif dan keterlibatan pegawai dalam judi online sebagai alasan di balik mutasi massal di kementeriannya, yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan sekitar 6.000 pegawai terlibat judi online, yang menjadi perhatian serius bagi Dody dalam mengelola anggaran kementerian. Meskipun melakukan pergantian pejabat, Dod

Menteri Dody Ungkap Praktik Absensi Fiktif dan Judi Online di Kementerian PUPR, Jadi Alasan Mutasi Massal?

Magang Kemnaker 2026 Dibuka Hari Ini: Cek Jadwal, Syarat, dan Link Resminya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah resmi membuka pendaftaran Program Magang Nasional 2026 mulai 15 hingga 28 Juli 2026, dengan target 150.000 peserta, terutama lulusan baru. Program ini menyediakan pengalaman kerja di perusahaan swasta dan BUMN, dengan peserta yang terpilih menerima uang saku setara UMP, sertifikat resmi, pelatihan, dan pendampingan mentor selama enam bulan. Pendaftaran dilakukan melalui platform MagangHub, dan calon peserta harus memenuhi syarat tertentu, termasuk usi

Magang Kemnaker 2026 Dibuka Hari Ini: Cek Jadwal, Syarat, dan Link Resminya