Indeks Berita

Blunder Qodari: Isu New Media Forum Partner Pemerintah Malah Membuka Pintu Serangan untuk Istana

Saat digeser dari posisi di Kantor Staf Presiden (KSP) dan dtunjuk menjadi Ketua Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari sejatinya diberi amanat lumayah berat. Dia wajib merapikan, menyatukan, dan mengorkestrasi narasi pemerintah agar lebih proaktif, terstruktur, dan agresif dalam menyosialisasikan program-program Presiden Prabowo Subianto. Apa daya, baru 11 hari menjabat, dia sendiri justru bikin blunder komunikasi yang lumayan fatal. Pada Rabu (6/5/2026) kemarin, dia mendadak dengan mey

4 bulan lalu

Dana Otsus Belum Jawab Masalah SD Pinggiran Fakfak

Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma menemukan adanya ketimpangan layanan pendidikan dasar di wilayah pinggiran Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, seperti Distrik Kramomongga. Hal itu ditandai dengan minimnya jumlah siswa kelas akhir sekolah dasar (SD) yang mengikuti tes kemampuan akademik (TKA) hingga ujian sekolah, serta keterbatasan sarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar. “Ini sangat disayangkan, dan saya yakin Distrik Kramomongga menjadi salah satu sampel pemera

4 bulan lalu

Nama Eks Menaker Ida Fauziyah Muncul di Sidang Pemerasan K3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganalisis fakta persidangan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan aliran uang kepada mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. “Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentu nanti dianalisis dan ditelaah oleh jaksa penuntut umum KPK, dan itu juga terbuka kemungkinan untuk didalami lagi oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada

4 bulan lalu

Kemenkes Audit Kasus dr. Myta, Jam Kerja Dokter Internship Dibatasi

Kementerian Kesehatan menyatakan audit medis terkait pelayanan pasien, yakni dr. Myta Aprilia Azmi, serta perbaikan menyeluruh tata kelola program internship dokter, adalah upaya memastikan perlindungan terhadap peserta magang serta keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. “Semua pasien, apalagi tenaga kedokteran yang bertugas merawat pasien, harus mendapatkan pelayanan medis yang baik. Karena itu kami akan melakukan audit medis secara profesional melalui majelis disiplin profesi bersama or

4 bulan lalu

DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Pimpinan Ponpes Pelaku Pencabulan di Pati

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi maksimal terhadap AS, pimpinan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, atas dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Maman menegaskan pelaku harus dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Pelaku harus diproses secara hukum maksimal, termasuk dengan pemberatan hukuman sesuai UU TPKS. Tidak boleh ada kompromi, mediasi,

4 bulan lalu

Perang Narasi Transisi Energi di Media Sosial

Riset kolaboratif dari tujuh individu yang mewakili tujuh organisasi mengungkapkan adanya "perang" narasi terkait isu transisi energi, khususnya terkait hilirisasi nikel di media sosial. Ada perbedaan mencolok antara narasi yang berkembang di platform Tiktok dan platform X. Peneliti dan dosen senior dari Monash University Indonesia Ika Idris mengatakan, ada perbedaan antara narasi yang berkembang di platform X dan platform Tiktok. Platform X lebih cenderung menyuarakan narasi soal kerusakan ling

4 bulan lalu

Saudi dan Kuwait Buka Akses Udara untuk AS, Operasi Militer di Hormuz Bakal Berlanjut

Amerika Serikat (AS) kini bebas mengakses wilayah udara Arab Saudi dan Kuwait setelah pembatasan diberlakukan. Pembukaan akses itu untuk mempermudah AS menjalankan operasinya di Selat Hormuz. Setelah mendapatkan akses udara Saudi dan Kuwait, AS akan lebih leluasa melancarkan operasi militernya untuk mengamankan pelayaran komersial melalui jalur perairan. Pencabutan pembatasan akses tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (8/5/2026), dilaporkan oleh media terkemuka AS, Wall Street J

4 bulan lalu

6 media, Cenderung netral

Kebijakan PPPK Paruh Waktu Belum Matang, 78 Daerah Kesulitan Bayar Gaji

Kebijakan pemerintah menempatkan guru honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK ke dalam skema PPPK Paruh Waktu mulai membentur persoalan biaya. Sebanyak 78 kabupaten, kota, dan provinsi kesulitan membayar honor guru PPPK Paruh Waktu, sehingga pemerintah mengizinkan pembayaran menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 2026. Persoalan itu muncul karena gaji guru PPPK Paruh Waktu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalu

4 bulan lalu

KPK Dalami Jaringan Suap Impor Barang Tiruan di Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pejabat fungsional Bea Cukai Madya atau Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial AD sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama AD selaku aparatur sipil negara Bea Cukai,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (8/5/26). Berdasarkan catatan KPK, AD memenuhi panggilan dengan mendatangi Gedung

4 bulan lalu

Ambang Batas Parlemen, Siapa Mendominasi?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) minimal perolehan 13 kursi di DPR RI untuk Pemilu 2029. Namun, pandangan lain datang dari pengamat politik Hendri Satrio. Ia menilai bahwa kebijakan ambang batas ini perlu dicermati lebih dalam karena berpotensi memengaruhi peluang partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen serta da

4 bulan lalu