AFU.id

Indeks Berita

51 Ribu Kasus ISPA di Tangerang dalam Lima Bulan, Mayoritas Menyerang Balita

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 51.300 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang Januari hingga Mei 2026. Mayoritas penderita berasal dari kelompok balita yang dinilai lebih rentan terhadap gangguan saluran pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan kasus ISPA ditemukan di seluruh 29 kecamatan di wilayah tersebut. Gejala yang dialami penderita bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. "Total ada 51.300 anak di Kabupaten Tangerang

51 Ribu Kasus ISPA di Tangerang dalam Lima Bulan, Mayoritas Menyerang Balita

Kemendag Terbitkan Permendag Baru, Perketat Aturan Main E-Commerce dan Lindungi Produk Lokal

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat regulasi ekosistem perdagangan digital nasional mulai dari perlindungan produk dalam negeri hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penguatan regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce yang telah diterbitkan hari ini, Senin (8/6/2026). “Ini Permendag perubahan,” ujar Mendag, Budi Santoso dalam k

Kemendag Terbitkan Permendag Baru, Perketat Aturan Main E-Commerce dan Lindungi Produk Lokal

Hukuman Naik Jadi 15 Tahun, Eks Perwira Polri Tempuh Kasasi Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Eks Perwira Menengah Polri, I Made Yogi Purusa Utama, yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, resmi menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Mataram. Langkah ini diambil setelah putusan banding Pengadilan Tinggi NTB memperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara. Menurut kuasa hukum terdakwa, Suhartono, pihaknya keberatan terhadap pertimbangan hakim pada tingkat banding yang dianggap tidak sesuai de

Hukuman Naik Jadi 15 Tahun, Eks Perwira Polri Tempuh Kasasi Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Honorer "Titipan" Bebani APBD, Mendagri Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10 Tanpa Kompetensi

Praktik perekrutan tenaga honorer di daerah disebut kerap menjadi ruang titipan pejabat, kepala daerah, hingga tim sukses. Pola itu dinilai banyak terjadi pada tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi memadai dan berujung membebani APBD. Menteri Dalam (Mendagri) Negeri Tito Karnavian mengatakan tenaga honorer untuk kebutuhan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan masih dapat dipahami. Namun, ia menyoroti perekrutan honorer administrasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kemampua

Honorer "Titipan" Bebani APBD, Mendagri Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10 Tanpa Kompetensi

Konsekuensi Refocusing MBG: Dilema Bagi Investor dan Potensi PHK Massal

Pemerintah mengubah arah kebijakan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah. Efisiensi besar-besaran pun tak bisa dihindari. Sinyal tegas itu disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru yang menggantikan Dadan Hindayana pada awal pekan ini. Kata dia, pemerintah tak akan lagi fokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat. Pemerintah kini lebih memilih mengejar perbaikan kualitas program. "Kami aka

Konsekuensi Refocusing MBG: Dilema Bagi Investor dan Potensi PHK Massal

Selat Hormuz Jadi Sumber Pemasukan Baru Iran, Satu Kapal Kena Tarif Rp36 Miliar

Iran mulai memberlakukan skema pungutan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, dengan nilai yang dilaporkan mencapai 1,5–2 juta dolar AS atau sekitar Rp36 Miliar per kapal sebagai bagian dari pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia. Kebijakan ini sekaligus mempertegas upaya Teheran memperkuat kontrol ekonomi dan operasional di Selat Hormuz. Mengutip kantor berita Fars pada Minggu (7/6/2026), kebijakan tersebut disampaikan berdasarkan pernyataan anggota Komite Perencana

Selat Hormuz Jadi Sumber Pemasukan Baru Iran, Satu Kapal Kena Tarif Rp36 Miliar

Aturan Margin DSI Dipermasalahkan, Danantara Klaim Tak Ambil Untung dari Ekspor

Danantara membantah PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi calo dalam skema ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Bantahan itu muncul setelah aturan baru membuka ruang bagi BUMN ekspor menentukan margin dalam tingkat kewajaran. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan DSI tidak mengambil untung dari selisih harga ekspor. Menurut dia, biaya yang muncul hanya berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada eksport

Aturan Margin DSI Dipermasalahkan, Danantara Klaim Tak Ambil Untung dari Ekspor

Modal Asing Kabur Rp61 Triliun, IHSG Anjlok Sepertiga Lebih dan Jadi yang Terburuk di Dunia

Paruh pertama 2026 menjadi periode terberat bagi pasar modal Indonesia dalam 20 tahun ke belakang. Padahal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali tahun ini dengan optimisme tinggi. Ya, indeks mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa ( all time high /ATH) pada akhir Januari 2026. Nilainya menyentuh angka 9.134,70 yang menjadi sejarah baru dalam bursa saham tanah air. Namun hanya dalam hitungan bulan, situasinya mengalami pembalikan arah yang sangat ekstrem. Bahkan, terperosok ke posisi j

Modal Asing Kabur Rp61 Triliun, IHSG Anjlok Sepertiga Lebih dan Jadi yang Terburuk di Dunia

600 Personel Gabungan Tertibkan Parkir Liar di Seluruh Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan parkir liar dan juru parkir (jukir) ilegal di 15 titik strategis yang tersebar di lima wilayah kota. Penertiban dilakukan untuk menciptakan ketertiban ruang jalan sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi di Jakarta. Operasi tersebut melibatkan ratusan personel gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, TNI, Polri, hingga unsur dinas terkait lainnya. T

600 Personel Gabungan Tertibkan Parkir Liar di Seluruh Jakarta

Jalan di Jaktim Berulang Kali Amblas, Kualitas Perbaikan Tak Sesuai Standar

Sejumlah ruas jalan di Jakarta Timur kembali mengalami amblas berulang yang akibat proses pemadatan material perbaikan yang tidak dilakukan secara optimal. Kondisi ini juga berkaitan dengan bekas galian utilitas yang tidak ditangani secara sempurna setelah pekerjaan selesai dilakukan. Ketua Subkelompok Bidang Pekerjaan Umum Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PLH) Jakarta Timur, Yogi Metropeni, mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan monitoring di beberapa titik jala

Jalan di Jaktim Berulang Kali Amblas, Kualitas Perbaikan Tak Sesuai Standar