AFU.id

Indeks Berita

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Pemerintah memperluas proyek digitalisasi perlindungan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan dilakukan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan implementasi program agar peluncuran nasional berjalan sesuai target.

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Nadiem Pastikan Akan Ajukan Banding setelah Divonis 10 Tahun Penjara

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan akan mengajukan banding setelah dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun. Nadiem mengklaim tidak memiliki uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar yang dibebankan padanya dan berpendapat bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, serta meminta dukungan masyarakat dal

Nadiem Pastikan Akan Ajukan Banding setelah Divonis 10 Tahun Penjara

Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga, Negara Rugi Rp486 Miliar

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi kerja sama penjualan bahan bakar minyak antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup pada 2009–2012. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp486 miliar. Empat tersangka tersebut adalah SW selaku Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011, JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur p

Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga, Negara Rugi Rp486 Miliar

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan komponen latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai langkah tersebut dapat menghemat anggaran sekitar Rp30 juta per peserta atau lebih dari Rp1 triliun jika diterapkan pada seluruh peserta gelombang pertama. Menurut TB Hasanuddin, desain pelatihan calon manajer koperasi saat ini belum proporsional karena sebagian besar anggaran justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran. Pelatiha

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun

Polisi Sita Aset Hanania Group, Kerugian Jemaah Umrah Tembus Belasan Miliar

Polisi menyita sejumlah aset milik PT Khasanah Tamah Internasional atau Hanania Group dalam penyidikan kasus penipuan ratusan calon jemaah umrah. Penyitaan dilakukan sebagai upaya memulihkan kerugian korban yang ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan aset yang disita terdiri atas aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. "Ada beberapa aset yang sebagian sudah kami lakuka

Polisi Sita Aset Hanania Group, Kerugian Jemaah Umrah Tembus Belasan Miliar

Polisi Gelar Dua Prarekonstruksi Kasus YTR, Telusuri Empat Lokasi Penyekapan

Polda Jawa Barat telah menggelar dua kali pra-rekonstruksi dalam penyidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Penyidik akan mencocokkan keterangan korban, saksi, dan tersangka Taufik Hidayat di empat lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pra-rekonstruksi dilakukan untuk memperkuat rangkaian peristiwa dan memastikan kesesuaian keterangan yang dip

Polisi Gelar Dua Prarekonstruksi Kasus YTR, Telusuri Empat Lokasi Penyekapan

MUI Siapkan Pidana LGBT, DPR Pastikan Usulan Akan Dikaji

Majelis Ulama Indonesia tengah menyiapkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT untuk didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional. DPR RI menyatakan akan mengkaji usulan tersebut apabila telah disampaikan secara resmi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan parlemen terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut dia, DPR akan mempelajari draf yang disiapkan

MUI Siapkan Pidana LGBT, DPR Pastikan Usulan Akan Dikaji

Nadiem Divonis 10 Tahun, Uang Pengganti Rp809 Miliar Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar dan dijatuhi denda Rp1 miliar, dengan ancaman pidana tambahan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaks

Nadiem Divonis 10 Tahun, Uang Pengganti Rp809 Miliar Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa

Indonesia Tidak Punya Potas, Pemerintah Jajaki Saham Tambang Belarus untuk Amankan Bahan Baku Pupuk

Indonesia tidak memiliki sumber daya potas, salah satu bahan baku utama pupuk. Kondisi ini membuat pemerintah berupaya mengamankan akses langsung ke sumber bahan baku tersebut dengan menjajaki kepemilikan saham di tambang potas di Belarus. Melalui PT Pupuk Indonesia, pemerintah saat ini tengah melakukan uji tuntas atau due diligence untuk masuk dalam pengembangan tambang potas di negara tersebut. Langkah ini ditempuh agar pasokan bahan baku pupuk tidak sepenuhnya bergantung pada impor. Menteri K

Indonesia Tidak Punya Potas, Pemerintah Jajaki Saham Tambang Belarus untuk Amankan Bahan Baku Pupuk

Polisi Bongkar Perdagangan 4.000 Benih Lobster Ilegal, Empat Tersangka Diciduk

Polisi bongkar praktik perdagangan ilegal 4.000 benih bening lobster (BBL) tanpa izin usaha di Kabupaten Pangandaran. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang diduga menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak 2024. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Edi Rahmat Mulyana mengatakan keempat tersangka berinisial HS, HR, BL, dan AS. Edi menjelaskan HS berperan sebagai pemilik usaha sekaligus pihak yang mengendalikan seluruh kegiatan. HR bertuga

Polisi Bongkar Perdagangan 4.000 Benih Lobster Ilegal, Empat Tersangka Diciduk

Uang Hari Tua Pekerja Masih Kena Pajak, DJP: Negara Belum Mampu

Pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT pekerja masih dikenai pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyebut negara belum mampu menghapus sepenuhnya pajak JHT karena kondisi APBN masih defisit. Pernyataan itu disampaikan Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Pusat Kementerian Keuangan, Eddy Triono, saat menjawab kemungkinan penghapusan pajak pencairan JHT seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura.

Uang Hari Tua Pekerja Masih Kena Pajak, DJP: Negara Belum Mampu

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?

Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia kembali menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan buruh yang merasa kebijakan ini tidak adil karena JHT merupakan tabungan hasil potongan gaji mereka selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pajak tersebut sudah diatur sejak 2009 dan tidak merupakan pajak berganda, serikat pekerja menuntut agar pajak atas JHT dicabut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?