Sidang Korupsi Kuota Haji: Eks Ketua BPK Tegaskan Keuntungan Travel Haji Bukan Kerugian Negara, Penghitungan Kerugian Negara Ada Cacat Mendasar
Dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024, mantan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, memberikan kesaksian bahwa keuntungan yang diperoleh dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, karena penghitungan yang dilakukan oleh auditor mengandung cacat mendasar. Ia menegaskan bahwa kuota haji merupakan instrumen administratif dari pemerintah Arab Saudi dan bukan aset negara, sehingga ketidaksesuaian alokasinya berkaitan dengan persoala



















