Sarat Kepentingan Industri Rokok, FITRA Desak Pemerintah Reformasi Cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Seknas FITRA dan Komnas Pengendalian Tembakau mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola cukai dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai sarat kepentingan industri serta kurang transparan. Alokasi nasional DBHCHT 2026 sebesar Rp3,28 triliun dikritik karena anggaran penegakan hukumnya habis untuk kegiatan seremonial Satpol PP, sementara kompensasi bagi kelompok rentan seperti petani tembakau, buruh rokok, dan petani cengkeh belum opti



















