AFU.id

Indeks Berita

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan perpajakan melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau memungut pajak. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan bahwa keterlibatan aparat tersebut harus tidak menimbulkan tekanan kepada wajib pajak agar kepercayaan masyarakat tidak terganggu. Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, menekankan pentingnya penjelasan batas tugas aparat agar tidak menimbulkan ke

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Abaikan Tiga Peringatan soal Lahan Parkir yang Picu Kemacetan, Pemkab Hentikan Operasional Bhisa Travel

Pemerintah Kabupaten Sumedang menghentikan sementara operasional Bhisa Travel di Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat, setelah perusahaan tersebut mengabaikan tiga surat peringatan. Satpol PP bersama Dinas Perhubungan menyegel lokasi pelayanan travel itu pada Senin (20/7/2026). Penghentian dilakukan karena titik pemberangkatan dan penurunan penumpang tidak dilengkapi fasilitas parkir yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan armada menumpuk di tepi jalan, memicu kemacetan, serta mengganggu ketertib

Abaikan Tiga Peringatan soal Lahan Parkir yang Picu Kemacetan, Pemkab Hentikan Operasional Bhisa Travel

Polisi Bantah Tudingan Eks Wakapolri Oegroseno: Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Korupsi Lahan Sepolwan

Polri membantah tudingan kriminalisasi yang dilontarkan oleh mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal untuk menentukan adanya unsur tindak pidana, dan tidak ada niatan untuk melakukan kriminalisasi. Oegroseno, yang menerima undangan klarifikasi terkait kasus tersebut, meminta kejelasan m

Polisi Bantah Tudingan Eks Wakapolri Oegroseno: Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Korupsi Lahan Sepolwan

Diari Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung, Pengelola Ponpes Akan Diperiksa Polisi

Polisi mencari buku catatan milik seorang anak perempuan yang mengungkap dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Buku tersebut diketahui telah dibuang oleh pihak pondok pesantren tempat korban menjalani pendidikan. Penyidik juga akan memanggil pihak pondok untuk menjelaskan penemuan hingga hilangnya catatan tersebut. Kasus itu masih ditangani dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim Polres Grobogan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres

Diari Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung, Pengelola Ponpes Akan Diperiksa Polisi

Kurikulum Anti-LGBTQ Segera Masuk Sekolah, Diajarkan Mulai Kelas 4 SD

Pemerintah Indonesia akan memasukkan materi anti-LGBTQ ke dalam kurikulum sekolah mulai dari kelas IV SD, sebagai respons terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengkategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter bagi pertahanan negara. Kementerian Agama sedang menyusun kurikulum yang akan mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pelajaran yang sudah ada, dengan harapan peserta didik memahami pandangan pemerintah mengenai bahaya penyebaran budaya ini. Kebijakan ini

Kurikulum Anti-LGBTQ Segera Masuk Sekolah, Diajarkan Mulai Kelas 4 SD

Dewan Pers Kecam Hotman Paris: Tidak Pantas Merespons Wartawan dengan Cara Merendahkan

Dewan Pers mengecam sikap pengacara Hotman Paris yang merendahkan wartawan saat konferensi pers mengenai pendampingannya terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pentingnya hubungan saling menghormati antara narasumber dan wartawan, serta menyarankan agar keberatan disampaikan dengan cara yang santun dan beretika. Insiden tersebut memicu kritik dari berbagai organisasi pers, dan Hotman Paris akhirnya meminta maaf m

Dewan Pers Kecam Hotman Paris: Tidak Pantas Merespons Wartawan dengan Cara Merendahkan

Lebih dari 20 Tahun Berdiri, Pemprov Jabar Bongkar Belasan Bangunan Liar di Padalarang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membongkar 16 bangunan liar yang berdiri di ruang milik jalan (Rumija) Jalan Raya Padalarang-Purwakarta, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (21/7/2026). Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sebelumnya memerintahkan bangunan tersebut dikosongkan karena melanggar ketentuan dan mengganggu fungsi jalan nasional. Sebanyak 14 kios dan dua rumah tinggal perma

Lebih dari 20 Tahun Berdiri, Pemprov Jabar Bongkar Belasan Bangunan Liar di Padalarang

Sindikat Jual-Beli Plasenta Terbongkar, Diselundupkan untuk Industri Kecantikan dan Antipenuaan

Sindikat penyelundupan plasenta manusia untuk keperluan industri kecantikan dan antipenuaan di Pakistan telah dibongkar oleh Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA), dengan penangkapan lima tersangka dan penyitaan sekitar 500 kilogram plasenta. Sindikat ini rutin membeli plasenta dari rumah sakit dan mengolahnya di fasilitas ilegal sebelum diekspor, meskipun praktik jual-beli plasenta dilarang di negara tersebut. Dengan tingginya permintaan untuk plasenta dalam industri kosmetik, penyidik kini

Sindikat Jual-Beli Plasenta Terbongkar, Diselundupkan untuk Industri Kecantikan dan Antipenuaan

Bos Blueray Akui Amplop “PGH” Berisi Rp3,25 Miliar untuk Gatot Heru

Pemilik Blueray Cargo John Field mengaku memberikan uang senilai Rp3,25 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gatot Heru. Pengakuan tersebut disampaikan saat John menjadi saksi dalam persidangan kasus suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/7/2026). Uang diserahkan dalam bentuk dolar Singapura menggunakan amplop berkode PGH. Pemberian itu disebut bertujuan mempercepat pengeluaran barang impor Blueray dari pemeriksaan Bea Cukai. Jaksa Komisi Pemberantasa

Bos Blueray Akui Amplop “PGH” Berisi Rp3,25 Miliar untuk Gatot Heru

Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami krisis keuangan yang parah, dengan ekuitas tergerus menjadi sekitar Rp1,55 triliun dan utang mencapai Rp66,53 triliun hingga Juni 2026. Meskipun pendapatan usaha meningkat 58%, beban pokok pendapatan yang tinggi mengakibatkan rugi bersih antara Rp1,92 triliun hingga Rp2,17 triliun. Pemerintah melalui Danantara Indonesia dan KemenBUMN sedang menyusun langkah penyehatan terintegrasi, termasuk pemetaan aset dan restrukturisasi utang, untuk memastikan keberla

2 media, Cenderung kanan
Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Wonosobo, Satu Tewas

Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Wonosobo–Parakan, Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Sebuah truk tangki menabrak tiga kendaraan yang melaju searah di depannya saat melintasi jalan menurun. Pengemudi truk tangki bernama Suroso meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, sementara tiga orang lainnya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Kapolres Wonosobo AKBP M Kasim Akb

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Wonosobo, Satu Tewas

Sembilan Komisioner KPI Periode 2026-2029 Disahkan DPR, Ini Daftar Lengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan diberikan setelah DPR menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) yang dilakukan Komisi I DPR RI. Selain menetapkan sembilan komisioner, DPR juga menyetujui tiga nama sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta memaparkan,

Sembilan Komisioner KPI Periode 2026-2029 Disahkan DPR, Ini Daftar Lengkapnya

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR

Pembentukan kabinet bayangan di Indonesia dipicu oleh melemahnya fungsi pengawasan DPR setelah mayoritas partai politik bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Muhammad Sarmuji. Ia mengajak masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik melalui DPR, yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti masukan tersebut, meskipun mempertanyakan efektivitas kabinet bayangan yang tidak memiliki kekuasaan resmi. Kabinet bayangan ini, yang terdiri dari 15 anggota

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR