Indeks Berita

Pakar: PPPK Paruh Waktu Hemat Anggaran, tetapi Lemahkan Kepastian Hukum dan Karier Pegawai

Pakar hukum administrasi kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Tedi Sudrajat mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu diintegrasikan menjadi PPPK penuh guna memperkuat kepastian hukum, kesejahteraan, dan jenjang karier aparatur sipil negara. "Menurut pandangan saya, PPPK paruh waktu sebaiknya dihilangkan saja dan diintegrasikan menjadi PPPK," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, (19/5/2026) Ia mengatakan keberadaan

4 bulan lalu

Thailand Ubah Aturan Visa, Bebas Visa 60 Hari Resmi Dihapus

Thailand membatalkan kebijakan bebas visa 60 hari yang sebelumnya berlaku bagi lebih dari 90 negara dan kembali menerapkan aturan lama dengan masa tinggal maksimal sekitar 30 hari tanpa visa. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Phancharoenworakul, mengatakan keputusan tersebut telah disetujui kabinet dan akan diberlakukan setelah diumumkan dalam Royal Gazette. Kebijakan baru ini juga akan ditinjau lebih lanjut oleh komite kebijakan visa dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ke

4 bulan lalu

Skenario Terburuk Kasus Flotilla: Israel Berpotensi Minta Kompensasi Diplomatik dari Indonesia

Tidak adanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel dinilai dapat menimbulkan skenario terburuk dan perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam upaya membebaskan jurnalis serta relawan Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel. Pengamat Internasional, Broto Wardoyo, mengungkapkan kepada AFU.ID , intersepsi atau penangkapan yang dilakukan militer Israel tersebut memungkinkan Israel menuntut imbalan politis tertentu atau kompensasi diplomatik dari negara asal tawanan. "Kalau skenario te

4 bulan lalu

Ladang Ganja 20 Hektare di Sumatera Selatan Terungkap, 200 Kilogram Barang Bukti Dimusnahkan

Polisi musnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 200 kilogram hasil pengungkapan ladang ganja seluas 20 hektare di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa, (19/5/2026). Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho. Kapolda mengatakan, kasus itu merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke akar jaringan. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas delapan karung ganja kering siap

4 bulan lalu

Ajaib, Kasus Korupsi Noel Berubah dari Pemerasan Jadi Suap

Tuntutan terdakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) berubah dari pasal pemerasan menjadi penyuapan. Adanya perubahan konstruksi hukum perkara dugaan korupsi penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan tersebut dinilai karena fakta persidangan lebih condong kepada penyuapan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan terdapat fakta sidang yang mengungkapkan adanya kesepakatan antara pihak Perusahaan Jasa Keselamatan

4 bulan lalu

Pasangan Pengedar Ganja, WN Ukraina Dituntut 8 Bulan Penjara

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali menuntut seorang perempuan warga negara (WN) Ukraina, Kseniia Varlamova, dipenjara selama delapan bulan karena dianggap membiarkan kekasihnya Nirul Rashim Abdoelrazak menanam ganja di sebuah rumah di Denpasar. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Lovi Kusnawan saat sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa, (19/5/2026). Dalam surat tuntutannya, JPU Lovi Kusnawan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan b

4 bulan lalu

Buronan Narkoba Internasional Kelabui Interpol dengan Operasi Plastik, Transaksi Capai Rp464 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengajukan permohonan penerbitan Red Notice Interpol (RNI) terhadap penyuplai narkoba jenis sabu kepada Andre Fernando alias "The Doctor", yaitu Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso dalam keteranga

4 bulan lalu

Kasus Judi Online Hayam Wuruk, Polisi Periksa Puluhan Tersangka

Polisi memeriksa para tersangka kasus judi daring atau online yang ditangkap di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, secara bertahap. Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol. Dony Alexander mengatakan bahwa pada hari ini pihaknya terlebih dahulu memeriksa 40 tersangka warga negara asing (WNA), sedangkan sisanya akan diperiksa pada hari berikutnya. “Untuk yang hari ini, 40 tersangka. Besok 40 tersangka lagi,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa, (19/5/2026). Ia mengungkapkan, a

4 bulan lalu

Sandang Status Tersangka Dua Perkara, Sudewo Segera Disidang di Tipikor Semarang

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang berbeda oleh Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK), berkas perkara tersangka bupati Pati nonaktif, Sudewo akan segera dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan tim penyidik akan segera merampungkan seluruh berkas perkara Sudewo untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. "JPU akan menyiapkan berkas dakwaannya maksimal untuk 14 hari ke depan dan ini dimungkinkan untuk dilakukan p

4 bulan lalu

Amnesty International: Narasi "Antek Asing" Menjadi Alat Hambat Kebebasan Berpendapat

Amnesty International meluncurkan laporan berjudul “Building up Imaginary Enemies” pada Selasa (19/5/2026). Laporan itu mengungkap kampanye disinformasi terkoordinasi yang menuduh jurnalis, aktivis, dan pengunjuk rasa sebagai “antek asing” guna membungkam kritik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menyebut disinformasi daring kini menjadi senjata politik utama untuk melanggengkan kekuasaan dan mengalihkan perhatian dari mas

4 bulan lalu

Regulasi Transisi Guru Non-ASN 2026 Hanya Menjamin Kepastian Kerja Jangka Pendek

Penerbitan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) memicu perdebatan sengit mengenai kepastian hukum guru honorer dan efektivitas evaluasi sistem pendidikan. Kebijakan transisi ini dinilai memberikan jaminan kerja jangka pendek bagi tenaga pendidik, namun di sisi lain mengancam status keberlanjutan profesi mereka pasca-2026. Kebijakan penugasan ini sebenarnya diterbitkan sebagai respons darurat untuk mengisi kekosongan guru di berb

4 bulan lalu

Tepis Rumor Gadai Kedaulatan, Indonesia Pastikan Tak Beri Komitmen Lintas Udara ke AS

Simpang siur mengenai komitmen kedaulatan ruang udara pasca-perjanjian dengan Amerika Serikat dan urgensi penambahan ratusan pangkalan militer baru menjadi fokus utama. Menanggapi sorotan tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Indonesia tidak memberikan komitmen izin lintas udara bagi militer Amerika Serikat (AS), sekaligus memaparkan alasan di balik rencana pembentukan 750 batalyon baru yang dikaitkan dengan penanganan kriminalitas lokal dan dampak ekonomi di daerah. "Kami tidak biki

4 bulan lalu

KPK Belum Limpahkan Kasus Eks Menag Yaqut ke Pengadilan, Ini alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya hambatan dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hingga kini, KPK belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan karena proses penyidikan masih terus berjalan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan penyidik masih mematangkan alat bukti agar kasus yang ditangani dapat dipertanggungjawabkan secara hukum saat persidangan berlangsung. “Ada proses penyidikan sedang b

4 bulan lalu

Kekeringan akibat El Nino Godzilla Tingkatkan Risiko Stunting dan Malnutrisi Anak

Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Darmawan Budi Setyanto, Sp.A, Subsp.Respi(K) mengatakan fenomena El Nino “Godzilla” berpotensi meningkatkan risiko stunting dan malnutrisi pada anak akibat kekeringan panjang dan terganggunya ketahanan pangan. “Prevalensi stunting tahun 2022 menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) sebesar 21,6 persen dan meningkat dengan adanya El Nino ini sampai bertambah 15-25 persen,” kata Darmawan dalam seminar da

4 bulan lalu

Iuran THR Pimpinan Daerah Cilacap Dibebankan ke Uang Pribadi Pejabat RSUD

Pejabat struktural RSUD Cilacap memakai uang pribadi untuk memenuhi iuran THR Forkopimda Cilacap pada 2026. KPK menelusuri pengumpulan uang itu dalam penyidikan kasus pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pejabat RSUD Cilacap diperiksa untuk menjelaskan kronologi pengumpulan uang iuran tersebut. “Para saksi dimintai penjelasannya terkait kronologi pengumpulan uang iuran di SKPD, dalam hal ini RSUD Cilacap,” kata Budi di J

4 bulan lalu