AFU.id

Indeks Berita

Tak Cukup Banding dan Lapor KY, Kuasa Hukum Nadiem Juga Akan Laporkan Hakim ke Badan Pengawas MA

Kuasa hukum terpidana kasus korupsi pengadaan Chromebook tahun 2020-2022, Nadiem Anwar Makarim berencana melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat yang memvonis kliennya 10 tahun penjara ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Pelaporan dijadwalkan dalam waktu dekat, paling lambat minggu depan. Hal tersebut disampaikan usai pihaknya melaporkan banding ke PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, menyebut la

Tak Cukup Banding dan Lapor KY, Kuasa Hukum Nadiem Juga Akan Laporkan Hakim ke Badan Pengawas MA

Kafe de'Clan Masuk Pusaran Kasus Blackout PLN, Polisi Temukan Brankas Berisi Dolar AS dan Singapura

Brankas setinggi sekitar dua meter berisi uang pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat ditemukan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri saat menggeledah Cafe de'Clan Signature di Cilandak Tengah, Jakarta Selatan. Brankas yang berada di lantai dua itu tersembunyi di balik lemari bersama sejumlah dokumen yang kini disita sebagai barang bukti. Penggeledahan dilakukan Kortastipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk m

Kafe de'Clan Masuk Pusaran Kasus Blackout PLN, Polisi Temukan Brankas Berisi Dolar AS dan Singapura

Ojol Diusulkan Masuk UMKM, Pemerintah Janjikan Kemudahan Akses KUR

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur status pengemudi ojek daring atau online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut disiapkan sebagai dasar hukum untuk memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pemberdayaan bagi pengemudi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penyusunan Perpres masih dibahas bersama sejumlah kementerian. Maman menjelaskan, pemerintah masih mengkaji kementerian mana yang akan mewadahi kebijakan i

Ojol Diusulkan Masuk UMKM, Pemerintah Janjikan Kemudahan Akses KUR

Kasus Tudingan Penganiayaan Makin Panas, Hary Tanoesoedibjo Laporkan Balik Sadiah Amir Sussy ke Polisi

Mantan Branch Manager MNC Bank Cabang MNC Tower, Sadiah Amir Sussy kini dilaporkan balik oleh Bos MNC Hary Tanoesoedibjo (HT) ke polisi. Ia dilaporkan atas dugaan penggelapan dana di di tempatnya bekerja. Kuasa hukum Saidah Amir Sussy, Sogi Bagaskara, saat dihubungi AFU.ID , Rabu (8/7/2026) sore, mengatakan, ia masih dampingi kliennya yang sedang di BAP. "Klien saya saat ini sedang di BAP atas laporan MNC. Nanti saya info utuhnya," tegas Sogi. Perkara ini berawal dari laporan pihak Sadiah Amir S

Kasus Tudingan Penganiayaan Makin Panas, Hary Tanoesoedibjo Laporkan Balik Sadiah Amir Sussy ke Polisi

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Konflik bersenjata berkepanjangan di Papua telah memaksa sekitar 122 ribu warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Puluhan ribu keluarga kini hidup sebagai pengungsi di tengah belum berakhirnya kekerasan dan gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan angka tersebut berasal dari data dan laporan yang diterima Kementerian HAM. Namun, pemerintah belum memerinci persebaran pengungsi, kondisi tempat penampungan, maupun jumlah warga yang telah kembali

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Kirim Hak Jawab terkait Tudingan Penganiayaan Hary Tanoe, MNC: Itu Upaya Mengaburkan Masalah Pencurian

PT Media Nusantara Citra (MNC) membantah pemberitaan berjudul "Branch Manager MNC Bank Diduga Dianiaya HaryTanoe, Mulut Disumpal Sepatu hingga Diminta Buka Baju". Berita yang dimuat di afu.id pada 8 Juli 2026 tersebut dinilai bersifat fitnah dan dan pencemaran nama baik. Memang benar, saat ini ada orang bernama Sadiah Amir Sussy sedang berada dalam proses pemeriksaan polisi atas perkara yang dilaporkannya. Tetapi upaya membawa kasus ini ke polisi merupakan trik Sadiah Amir Sussy untuk mengaburka

Kirim Hak Jawab terkait Tudingan Penganiayaan Hary Tanoe, MNC: Itu Upaya Mengaburkan Masalah Pencurian

Indonesia Ratifikasi ILO 188, Tantangan Sesungguhnya Dinilai Ada di Implementasi

Ratifikasi Indonesia atas Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai belum cukup. Organisasi masyarakat sipil bidang kelautan dan perikanan, EKOMARIN, mengingatkan pemerintah tidak boleh menurunkan standar perlindungan pekerja perikanan yang diamanatkan konvensi tersebut melalui revisi dan penyesuaian regulasi nasional, sebab tantangan sesungguhnya bukan pada penandatanganan di atas kertas, melainkan pada implementasi di lapangan. Ratifikasi ini dinilai sebagai tongg

Indonesia Ratifikasi ILO 188, Tantangan Sesungguhnya Dinilai Ada di Implementasi

Berawal dari Konten WNA, Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Cibitung dan Lokasari

Konten seorang warga negara asing (WNA) mengenai dugaan pedofilia dan perdagangan anak menjadi pintu masuk Polda Metro Jaya membongkar jaringan eksploitasi seksual di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan Lokasari, Jakarta Barat. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyelamatkan sembilan anak dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Sebanyak 12 tersangka berasal dari jaringan di Cibitung, sedangkan satu tersangka lainnya merupakan koordinator di Lokasari. Direktur Reserse Tindak Pidana Perempuan dan An

Berawal dari Konten WNA, Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Cibitung dan Lokasari

Napi Live dari Dalam Lapas Tanjung Raja, Hak Remisi Langsung Dicabut

Seorang narapidana berinisial AR di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, melakukan siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya dari dalam sel tahanan. Aksi tersebut viral di media sosial dan berujung sanksi pencabutan hak remisi setelah petugas memastikan pelaku merupakan warga binaan aktif. Video siaran langsung berdurasi sekitar tiga setengah menit itu memperlihatkan AR memberikan klarifikasi terkait video asusila yang sebelumnya be

Napi Live dari Dalam Lapas Tanjung Raja, Hak Remisi Langsung Dicabut

Demokrat Curigai Agenda Terselubung di RUU Pemilu, Pencalonan Presiden Bisa Dibatasi Lagi

Partai Demokrat mencurigai adanya upaya menghidupkan kembali pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menilai pembatasan tersebut dapat dimunculkan dalam bentuk aturan baru meskipun Mahkamah Konstitusi telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold . Benny menyebut skema itu berpotensi dikemas sebagai rekayasa konstitusional dengan alasan efisiensi penye

Demokrat Curigai Agenda Terselubung di RUU Pemilu, Pencalonan Presiden Bisa Dibatasi Lagi