AFU.id

Indeks Berita

10 Anggota Polri Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi di Sorong

Kepolisian Daerah Papua Barat Daya membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah anggota Polri dalam kasus mafia bahan bakar minyak subsidi di Kota Sorong. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Barat Daya Komisaris Besar Polisi Fernando Sanches Napitupulu di Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat, (24/4/26) mengatakan pembentukan tim gabungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan perwira polisi dalam praktik bahan

10 Anggota Polri Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi di Sorong

Perang Argumentasi PKB dan PKS Terkait Wacana Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membatasi masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) memicu perdebatan sengit. Sebagai informasi, lembaga antirasuah Indonesia menyarankan agar pemimpin parpol hanya tak boleh melebihi dua periode. Hal tersebut membuat dua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terlibat perang argumentasi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Rekomendasi yang muncul dari kajian Direktorat Mon

Perang Argumentasi PKB dan PKS Terkait Wacana Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Menaker Dorong Alumni Magang Nasional Ikuti Sertifikasi Kompetensi, Tambah Daya Saing Kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong peserta program Magang Nasional 2025 Tahap I untuk melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi guna meningkatkan daya saing di dunia kerja. Menurut Yassierli, proses belajar peserta tidak berhenti setelah menyelesaikan magang di perusahaan. Tahap berikutnya adalah memperoleh pengakuan resmi atas keterampilan melalui sertifikasi. “Interaksi peserta dengan Kemnaker belum selesai. Setelah magang, fase selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi ya

Menaker Dorong Alumni Magang Nasional Ikuti Sertifikasi Kompetensi, Tambah Daya Saing Kerja

Jaminan Sosial Masih Didominasi Pekerja Formal, Sektor Informal Belum Terjangkau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perluasan jaminan sosial harus mampu menjangkau pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan. Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (24/4/26) mengatakan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali. “Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Jaminan Sosial Masih Didominasi Pekerja Formal, Sektor Informal Belum Terjangkau

Rencana Ambisius Menkeu Purbaya di Selat Malaka Terbentur Boikot Dunia dan Hukum Internasional

Rencana ambisius Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut pajak dari setiap kapal yang melintas di Selat Malaka menuai kritik tajam dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai kebijakan yang bermotif optimalisasi pendapatan negara tersebut mengabaikan batasan hukum laut internasional. Bahkan, mempunyai risiko besar dengan terisolasinya Indonesia dari peta pelayaran di dunia. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memeringatkan pemerintah b

3 media, Cenderung kiri
Rencana Ambisius Menkeu Purbaya di Selat Malaka Terbentur Boikot Dunia dan Hukum Internasional

Mantan Kepala BAIS Tanggapi Wacana Purbaya Tarik Pajak di Selat Malaka

JAKARTA - AFU - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menanggapi wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pajak di Selat Malaka. Soleman Ponto menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara Selat Hormuz dan Selat Malaka. Selat Hormuz berada di wilayah Iran sehingga tidak berkaitan dengan negara lain meskipun secara geografis dekat dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman. “Namanya aja Selat Malaka, kenapa tidak Selat Sumatera?” kata

Mantan Kepala BAIS Tanggapi Wacana Purbaya Tarik Pajak di Selat Malaka

Trump Ancam Tarif Impor ke Inggris Jika Pajak Digital untuk Perusahaan AS Tak Dicabut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor tinggi terhadap Inggris jika pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer tidak mencabut pajak layanan digital. Trump mengatakan kebijakan pajak tersebut dinilai menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat secara tidak adil. “Kami tidak menyukai ketika mereka menargetkan perusahaan Amerika… Jika pajak itu tidak dicabut, kami kemungkinan akan mengenakan tarif besar terhadap Inggris,” ujar Trump kepada wa

Trump Ancam Tarif Impor ke Inggris Jika Pajak Digital untuk Perusahaan AS Tak Dicabut

16 Rekomendasi KPK untuk Parpol, Ingin Putus Mata Rantai Korupsi Tapi Dituding DPR Lampaui Wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan 16 poin rekomendasi untuk perbaikan tata kelola partai politik (parpol) di Indonesia. Tujuan utamanya memutus mata rantai korupsi, tapi justru menuai tudingan melampaui wewenang menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Praktik politik berbiaya tinggi yang mewajibkan pembayaran mahar miliaran rupiah terbukti merusak sistem kaderisasi parpol. Bahkan, telah mengubah kepala daerah terpilih menjadi sekadar boneka bagi para pemodal poli

16 Rekomendasi KPK untuk Parpol, Ingin Putus Mata Rantai Korupsi Tapi Dituding DPR Lampaui Wewenang

Begal Celurit Hadang Pengendara di Gunung Sahari, Motor dan Ponsel Dirampas

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal bersenjata tajam jenis celurit yang beraksi di kawasan Gunung Sahari. "Pelaku menghentikan korban di jalan, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor serta handphone (telepon genggam) milik korban," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Jumat, (24/4/26) Menurut dia, pembegalan itu terjadi di bawah JPO Halte Jembatan Merah, Jalan Gunung Sahari, S

Begal Celurit Hadang Pengendara di Gunung Sahari, Motor dan Ponsel Dirampas

Hendak Dikirim ke Malaysia, 51 Calon PMI Digagalkan di Penampungan Ilegal

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta menggagalkan keberangkatan 51 calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang hendak diberangkatkan ke Malaysia dari kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol. Dr. Arman Muis, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya lokasi penampungan calon pekerja migran non-prosedural, menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Hendak Dikirim ke Malaysia, 51 Calon PMI Digagalkan di Penampungan Ilegal