AFU.id

Indeks Berita

Judol Gerogoti Pemprov Jabar, Transaksi Pegawai Capai Rp14 Miliar

Aktivitas judi online di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan nilai transaksi sekitar Rp14 miliar sepanjang 2025. Sebanyak 2.663 pegawai kini masih menjalani pendalaman, dengan 279 di antaranya berpotensi dijatuhi hukuman disiplin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan nilai tersebut merupakan akumulasi seluruh transaksi yang terdeteksi dalam data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Total transaksinya Rp14 miliar,” kata Dedi di Bandung,

Judol Gerogoti Pemprov Jabar, Transaksi Pegawai Capai Rp14 Miliar

90 Apartemen Mewah Benny Tjokro Dilelang, Negara Bidik Rp219,7 Miliar

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung melelang 90 unit Apartemen South Hills yang dirampas dari terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Negara menargetkan penerimaan sebesar Rp219,77 miliar dari penjualan aset tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan lelang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Juli 2026. Seluruh unit apartemen berada di Jalan Denpasar Raya, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lelang dilakukan melalui penawaran ter

90 Apartemen Mewah Benny Tjokro Dilelang, Negara Bidik Rp219,7 Miliar

Modus “Ternak Rekening” Judol Marak, Petani dan Ibu Rumah Tangga Jadi Sasaran

Praktik "ternak rekening" semakin marak di Indonesia, dengan petani dan ibu rumah tangga menjadi sasaran utama untuk membuka rekening yang digunakan sebagai tempat menampung dana judi online, dengan imbalan antara Rp100 ribu hingga Rp500 ribu. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan perlunya perbankan memperketat prinsip Know Your Customer (KYC) untuk mencegah pembukaan rekening yang tidak sesuai dengan profil pemiliknya, serta mendukung upaya pemberantasan judi online dengan me

Modus “Ternak Rekening” Judol Marak, Petani dan Ibu Rumah Tangga Jadi Sasaran

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Ferry Boboho Biang Kerok: Tukang Catut Nama Petinggi Kejagung

Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menuduh pengusaha Ferry Boboho sebagai pihak yang menyebabkan kliennya terlibat dalam masalah hukum dengan mencatut nama petinggi Kejaksaan Agung untuk kepentingan pribadi. Handika menegaskan bahwa Don Ritto tidak pernah menerima uang melalui Ferry, serta menjelaskan bahwa keduanya memiliki latar belakang yang sama namun hubungan bisnis mereka berakhir setelah kebangkrutan. Saat ini, Don Ritto sedang menghadapi penyidikan terkait dugaan korupsi dan pe

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Ferry Boboho Biang Kerok: Tukang Catut Nama Petinggi Kejagung

Upaya Kemenag Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ di Sekolah, Siapkan Materi Khusus untuk Siswa

Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia sedang menyiapkan materi khusus untuk mencegah penyebaran budaya LGBTQ di sekolah, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Materi ini akan dimasukkan ke dalam pelajaran agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau mata pelajaran lainnya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengkategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter. Kemenag juga melibatkan akademisi dan t

Upaya Kemenag Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ di Sekolah, Siapkan Materi Khusus untuk Siswa

Belajar Merakit Bom dari Internet, Siswa MAN 3 Padang Balas Bullying dengan Ledakan

Sebuah ledakan bom rakitan terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang pada Selasa (14/7/2026), yang diduga dilakukan oleh seorang siswa kelas XII berinisial R, sebagai aksi balas dendam terhadap perundungan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Pelaku mempelajari cara merakit bom melalui internet dan menyimpan bahan peledak di ranselnya, dengan sasaran teman-teman yang sering mengbully-nya. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau luka dalam insiden tersebut, dan polisi kini tengah menyelidi

Belajar Merakit Bom dari Internet, Siswa MAN 3 Padang Balas Bullying dengan Ledakan

Rekrut 45 Ojol, Sindikat Siber Sedot Rp144,82 Miliar dari Bank Jambi

Sebanyak 45 pengemudi ojek daring diduga direkrut untuk membuka rekening bank dan akun aset kripto yang kemudian dikuasai jaringan kejahatan siber asal Bulgaria. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk menampung dan memindahkan dana sebesar Rp144,82 miliar hasil pembobolan 6.609 rekening nasabah Bank Jambi. Dana nasabah dipindahkan secara bertahap pada 22 Februari 2026. Dalam hitungan jam, uang tersebut dikonversi menjadi aset kripto dan dikirim ke sejumlah dompet digital di luar negeri. Dire

Rekrut 45 Ojol, Sindikat Siber Sedot Rp144,82 Miliar dari Bank Jambi

Data Perbankan Bocor Sejak 10 Tahun Lalu, Jejaknya Masih Dipakai untuk Kejahatan

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa data perbankan yang bocor dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir masih digunakan oleh pelaku kejahatan, mendorong pemerintah untuk memperketat registrasi nomor seluler melalui sistem biometrik yang mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026. Hingga saat ini, sebanyak 6,8 juta orang telah melakukan registrasi menggunakan biometrik, yang bertujuan untuk menghubungkan nomor seluler dengan identitas pemilik yang dapat diverifik

Data Perbankan Bocor Sejak 10 Tahun Lalu, Jejaknya Masih Dipakai untuk Kejahatan

Pergeseran Gerbong Petinggi Korps Adhyaksa, 5 Pejabat Teras Ganti Posisi, Diharap Mampu Mengangkat Marwah Kejagung Pasca Kasus Febrie Adriansyah

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan perombakan besar-besaran pada jajaran pimpinan tinggi madya Kejaksaan Agung, mencakup lima posisi penting, sebagai respons terhadap kekosongan jabatan dan dinamika internal. Rencana mutasi ini termasuk pengangkatan Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung dan Dr. Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, serta perubahan di posisi lainnya, yang diharapkan dapat mengangkat marwah Kejaksaan Agung pasca kasus Febrie Adriansyah. Keputusan akhir meng

2 media, Cenderung netral
Pergeseran Gerbong Petinggi Korps Adhyaksa,  5 Pejabat Teras Ganti Posisi, Diharap Mampu Mengangkat Marwah Kejagung Pasca Kasus Febrie Adriansyah

Mengurai Akar Masalah Pecah Kongsi antara Kepala Daerah dan Wakilnya

Fenomena konflik antara kepala daerah dan wakilnya di Indonesia diakui sebagai masalah yang lebih mendasar, yakni kurangnya kepastian hukum dalam pembagian kewenangan di pemerintahan daerah, seperti diungkap dalam diskusi yang melibatkan beberapa tokoh pemerintah daerah. Mereka menyoroti bahwa Undang-Undang yang ada tidak secara jelas mendefinisikan peran dan kewenangan wakil kepala daerah, sehingga hubungan kerja sering kali bergantung pada faktor personal. Solusi yang diusulkan mencakup revisi

Mengurai Akar Masalah Pecah Kongsi antara Kepala Daerah dan Wakilnya

Sekolah Rakyat Sambut 28.478 Siswa Baru TA 2026/2027, Wajib Ikut MPLS 19 Hari

Sekolah Rakyat menyambut 28.478 siswa baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027, yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, dengan total peserta didik mencapai 43.346 orang. Seluruh siswa berasal dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tanpa menggunakan tes akademik dalam penerimaan. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dilaksanakan secara bertahap selama 19 hari, diikuti dengan matrikulasi, dengan penekanan pada kesiapan sarana dan prasarana

Sekolah Rakyat Sambut 28.478 Siswa Baru TA 2026/2027, Wajib Ikut MPLS 19 Hari

Kuasa Hukum Don Ritto Klaim Penyitaan Tak Sesuai Prosedur KUHAP

Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Ritto mempersoalkan prosedur penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik. Mereka menyebut berita acara penggeledahan dan penyitaan baru diterima setelah barang-barang dari sejumlah lokasi dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, mengatakan administrasi penyitaan tidak dibuat dan diserahkan secara langsung di lokasi penggeledahan. Menurutnya, hal tersebut perlu diuji berdasarkan

Kuasa Hukum Don Ritto Klaim Penyitaan Tak Sesuai Prosedur KUHAP