AFU.id

Indeks Berita

Harga Aspal Melonjak, Perbaikan Sejumlah Jalan di Yogyakarta Tersendat

Lonjakan harga aspal dalam beberapa bulan terakhir membuat Pemerintah Kota Yogyakarta meninjau ulang rencana anggaran biaya (RAB) proyek perbaikan jalan. Kenaikan harga material tersebut dikhawatirkan memengaruhi pelaksanaan sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta. Harga aspal curah Pertamina tercatat naik tajam menjadi Rp14.475 per kilogram dari sebelumnya Rp11.565 per kilogram pada April 2026. Bahkan, pada awal tahun harga aspal masih berada di kisaran Rp9.400 per kilogram. Ke

Harga Aspal Melonjak, Perbaikan Sejumlah Jalan di Yogyakarta Tersendat

Birokrasi Perizinan Usaha Berlapis Jadi Celah Pungli Pengusaha

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk melakukan perbaikan tata kelola birokrasi untuk mewujudkan iklim usaha yang baik di Tanah Air, termasuk mempercepat perizinan usaha. "Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita, supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu," kata Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) saat Rapat Paripurna Ke-19 DP

Birokrasi Perizinan Usaha Berlapis Jadi Celah Pungli Pengusaha

Pemprov DKI Larang Pedagang Hewan Kurban Berjualan di Trotoar dan Taman Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang pedagang hewan kurban untuk berjualan di lokasi yang mengganggu aktivitas publik, terutama trotoar, taman, hingga kebun di wilayah Jakarta. "Saya sudah mengeluarkan instruksi tidak boleh berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik, terutama di trotoar, di kebun, di taman-taman," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, (20/5/2026). Pramono mengatakan, pedagang yang kedapatan berjualan di lokasi terlarang akan diberi peringatan agar memindah

Pemprov DKI Larang Pedagang Hewan Kurban Berjualan di Trotoar dan Taman Jakarta

Kendalikan Ekspor Komoditas Strategis Lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Akankah Prabowo Ulangi Kesalahan BPPC?

Rumor bahwa pemerintah akan membentuk badan khusus ekspor komoditas strategis, akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menjawab hal itu di depan forum Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Prabowo menegaskan, penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap

13 media, Cenderung netral
Kendalikan Ekspor Komoditas Strategis Lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Akankah Prabowo Ulangi Kesalahan BPPC?

Tukang Rujak Cabuli Anak SD di Kebon Jeruk, Orang Tua Korban Sering Titipkan Anak ke Pelaku

Polisi mengungkapkan faktor kedekatan menjadi modus dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria yang bekerja sebagai tukang rujak terhadap siswi SD di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, (19/5/2026) mengatakan pelaku telah mengenal korban sejak usia lima tahun. "Sebagai tetangga

Tukang Rujak Cabuli Anak SD di Kebon Jeruk, Orang Tua Korban Sering Titipkan Anak ke Pelaku

Pertumbuhan 6,5 Persen Butuh Swasta, APBN 2027 Tak Bisa Jadi Tumpuan Utama

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai peran swasta dapat mendorong tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. "Itu secara umum tentu angka yang optimis, sehingga kalau targetnya demikian, dari sisi upaya yang harus dilakukan itu memang adalah mendorong peran swasta yang lebih strategis lagi," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Dia juga menambahkan bahwa dari sisi defis

Pertumbuhan 6,5 Persen Butuh Swasta, APBN 2027 Tak Bisa Jadi Tumpuan Utama

Pertumbuhan Ekonomi Tak Angkat Kelas Menengah, Sistem Pengelolaan Negara Dinilai Gagal

Presiden menegaskan kewajiban menjalankan cetak biru perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen untuk menghentikan penyimpangan pengelolaan kekayaan alam serta menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. "Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuensi, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menja

Pertumbuhan Ekonomi Tak Angkat Kelas Menengah, Sistem Pengelolaan Negara Dinilai Gagal

Mulai 1 September, Hanya BUMN yang Boleh Ekspor SDA. Ini Alasannya

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan baru itu, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang boleh mengekspor ke luar negeri. Itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna bersama anggota DPR RI di Senayan, Rabu (20/5/202). Ekspor kelapa sawit, batu bara hingga nikel hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Prabowo menyebut, PP ini akan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia

Mulai 1 September, Hanya BUMN yang Boleh Ekspor SDA. Ini Alasannya

Repatriasi Fosil Dimulai, 28 Ribu Koleksi Eugene Dubois Siap Pulang ke Indonesia

Ribuan fosil koleksi Eugene Dubois yang selama puluhan tahun berada di Belanda mulai dipersiapkan untuk dipulangkan ke Indonesia melalui proses repatriasi artefak budaya. Pemerintah menyebut pengiriman puluhan ribu fosil tersebut diperkirakan membutuhkan hingga enam kontainer dan dijadwalkan tiba pada tahun depan. Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menjelaskan bahwa artefak hasil repatriasi dengan Kerajaan Belanda saat ini tengah dalam proses pengemasan. “Koleksi Dubois sekarang ini dalam p

Repatriasi Fosil Dimulai, 28 Ribu Koleksi Eugene Dubois Siap Pulang ke Indonesia

Ekspor Curang Sebabkan Negara Kehilangan 343 Miliar Dolar AS, BUMN Ambil Alih Ekspor Komoditas

Presiden Prabowo Subianto menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir keluar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Prabowo mengatakan berdasarkan da

Ekspor Curang Sebabkan Negara Kehilangan 343 Miliar Dolar AS, BUMN Ambil Alih Ekspor Komoditas