Indeks Berita

Kartel Menggila, WNI Terjebak? DPR Desak Evakuasi dari Jalisco Sekarang!

Situasi keamanan di Negara Bagian Jalisco, Meksiko, kian mencekam pasca tewasnya bos kartel Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”. Di tengah baku tembak antara militer dan kelompok bersenjata, sebanyak 45 warga negara Indonesia (WNI) tercatat berada di wilayah tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah konkret demi menjamin keselamatan WNI. “Kondi

7 bulan lalu

Jangan Coba Main Api! KPK Pantau Mobil Pikap India untuk Kopdes

Pengadaan mobil operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari India mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum ada palu penyelidikan. Belum ada tersangka. Tapi alarm pencegahan sudah dinyalakan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pemerintah pusat telah merespons polemik impor kendaraan tersebut. Namun, lembaga antirasuah tidak tinggal diam. “Selama itu masih sifatnya potensi, kami punya yang namanya asesmen risiko korupsi atau Risk Corruption Assessment (RCA),” kata Setyo, Se

7 bulan lalu

Desas Desus di MK, Prabowo Sudah Bahas Calon Wakil Presiden 2029

Ruang Mahkamah Konstitusi kembali riuh. Bukan karena putusan besar, melainkan karena proses masuknya Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang memantik gelombang tanya. Di lorong-lorong hukum tata negara, desas-desus beredar: komposisi hakim sedang diatur, dan 2029 sudah mulai dibicarakan. Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan, jurnalis senior Margi Syarif mengulik kontroversi itu bersama pakar hukum tata negara, Feri Amsari. Bagi Feri, problemnya bukan sekadar figur, tetapi proses. Ia menilai ta

7 bulan lalu

Duit Rakyat Rp1.000 Triliun: Siapa Main Api di Dapur BPJS?

Uangnya bukan receh. Bukan juga uang warisan. Ini duit rakyat—ratusan hingga nyaris seribu triliun rupiah—yang setiap bulan dipotong dari keringat buruh, iuran pegawai, sampai subsidi negara. Di panggung Akbar Faizal Uncensored, angka-angka itu terdengar seperti alarm: nyaring, bikin jantung deg-degan. Bersama Abdul Gofur—calon Dewas & Direksi BPJS—dan Timboel Siregar dari BPJS Watch, diskusi mengalir panas. Topiknya satu: siapa yang pantas menjaga brankas jumbo itu, dan siapa yang sedang coba-c

7 bulan lalu

Lolos Terus, Tiba-Tiba Tersandung: Siapa Main di Balik Pansel BPJS?

Panggung diskusi Akbar Faizal Uncensored kembali memanas. Kali ini, sorotan mengarah pada proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS yang disebut-sebut tak seterang slogan “transparansi” yang sering digaungkan. Di hadapan publik, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, membuka satu nama yang mendadak jadi tanda tanya: Subianto—mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dua periode. Menurut Timboel, sosok ini selama dua kali seleksi sebelumnya selalu lolos administr

7 bulan lalu

“Layak atau Lolos?” Goyang Kursi Dewas BPJS di Meja Akbar Faizal

Ruang diskusi itu panas, bukan karena lampu studio, tapi karena angka yang melayang: Rp1.000 triliun. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, perbincangan soal calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS berubah jadi adu argumentasi yang telanjang—tentang kelayakan, rekam jejak, dan transparansi. Host Akbar Faizal tak memberi karpet empuk. Ia menekan langsung: dari sepuluh nama yang beredar, siapa yang layak mengawasi dana jumbo itu? Abdul Gofur—calon Dewas BPJS Kesehatan—tak mengunyah kata. Ia menyebut dua

7 bulan lalu

BPJS, Partai, dan Rp1.000 Triliun: Siapa Main, Siapa Aman?

Ruang diskusi itu mendidih pelan. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, isu yang disentil bukan receh: kursi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, dengan dana kelolaan yang disebut-sebut menyentuh Rp900 triliun di BPJS Ketenagakerjaan dan sekitar Rp200 triliun di BPJS Kesehatan. Uangnya rakyat. Taruhannya jutaan nasib. Hadir dalam perbincangan itu Abdul Gofur—calon Dewas/Direksi yang tak lolos seleksi—dan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Nama-nama yang sudah dipilih Komisi IX DPR pun dib

7 bulan lalu

Gugat Dewas BPJS, Duit Rakyat 1.000 Triliun Jadi Taruhannya

Panggung Akbar Faizal Uncensored kembali panas. Kali ini bukan sekadar debat wacana, melainkan gugatan serius terhadap proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Duit rakyat disebut-sebut jadi pertaruhan: hampir Rp1.000 triliun dana publik yang dikelola dua raksasa jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Host forum itu, Akbar Faizal, membuka diskusi dengan nada tajam. Jabatan, katanya, adalah mandat. Kemuliaannya justru diuji saat seseorang mengurus hajat hidup orang banyak

7 bulan lalu

Gila! Demi Impor 105.000 Pickup India untuk Kopdes, Pemerintah Berutang dengan Cicilan Rp40 T/Tahun

Pemerintah mengungkapkan skema pembiayaan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Impor kendaraan tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026. Purbaya menjelaskan, Kopdes Merah Putih meminjam dana dari bank-bank Himbara. Sementara it

7 bulan lalu

Purbaya Skakmat Alumni LPDP: Kembalikan Uang dan Bunganya!

Nama Dwi Sasetyaningsih mendadak bergema di ruang publik. Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu menjadi sorotan setelah unggahannya viral: “cukup aku aja jadi WNI, anak-anakku jangan.” Pernyataan itu muncul bersamaan dengan kabar bahwa anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris dan memegang paspor negara tersebut. Respons pemerintah datang cepat dan keras. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menyembunyikan emosinya. Dalam pernyataan terbuka, ia meminta pimpinan LPDP men

7 bulan lalu

Tim Ekonomi Tikam Prabowo dari Belakang

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat memicu gelombang kritik dari kalangan ekonom, akademisi, hingga pelaku usaha. Perjanjian yang disebut sebagai kesepakatan dagang timbal balik itu dinilai sebagian pihak justru berpotensi menciptakan ketimpangan kewajiban. Sorotan tajam datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis s

7 bulan lalu

Jejak Konsultan Netanyahu di Balik Strategi "Gemoy” Prabowo

Pada 22 Februari 2026, laporan investigasi Tempo menyoroti satu nama yang sebelumnya tak banyak dikenal publik Indonesia: Lucian Despoiu. Ia disebut sebagai sosok di balik strategi komunikasi yang melekat pada kampanye Prabowo Subianto—termasuk citra populer yang dikenal sebagai “gemoy”. Laporan itu memantik perbincangan luas. Bukan hanya soal strategi branding politik, tetapi juga tentang jejaring global di belakangnya. Dari Bukares ke Jakarta Lucian Despoiu dikenal sebagai konsultan politik as

7 bulan lalu

KPK Buka Peluang Panggil Oesman Sapta Odang Usut Fasilitas Jet Pribadi Menag

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memintai keterangan mantan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO) terkait fasilitas jet pribadi Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Langkah ini menyusul pelaporan dugaan gratifikasi yang diserahkan langsung oleh pucuk pimpinan Kementerian Agama tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut timnya saat ini akan memproses berkas laporan yang masuk terlebih dahulu. "Dari laporan ini tim akan cek kelengkapan pelaporannya dan dilakukan analisi

7 bulan lalu

Oknum Brimob Aniaya Pelajar MTs Hingga Tewas, Komisi III DPR Desak Pengusutan Transparan di Tual

Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Arianto Karim Tawakal (14), seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku. Kasus ini menyeret oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia meminta agar penyidikan dilakuk

7 bulan lalu

DPR Ingatkan Pemerintah: Kesepakatan Dagang RI-AS Tak Boleh Tabrak UU Jaminan Produk Halal

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti potensi pelonggaran kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul adanya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara yang kini tengah menjadi perhatian parlemen. Singgih mengingatkan pemerintah agar kebijakan perdagangan tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ia menegaskan bah

7 bulan lalu