AFU.id

Indeks Berita

Lebih dari 10 Anggota PKS Sudah Teken HMP soal Wapres Gibran, Mayoritas Fraksi Ikut

Fraksi PKS di DPR RI melaporkan bahwa lebih dari 10 anggotanya telah menandatangani dukungan untuk penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan dukungan juga datang dari mayoritas fraksi lainnya. Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa proses ini akan tetap berjalan meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri Gibran, dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebaga

Lebih dari 10 Anggota PKS Sudah Teken HMP soal Wapres Gibran, Mayoritas Fraksi Ikut

Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR: Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Masa Persidangan II DPR, menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan memastikan DPR akan mengawal penyelidikan secara transparan. Selain kasus penyadapan, DPR juga akan fokus pada isu-isu strategis lainnya seperti penan

Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR: Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Demo 10 November 2026 di Jakarta: Polisi Siagakan Ribuan Personel, Kendaraan Taktis, dan Mobil Water Cannon untuk Adang Massa Aksi

Pada 10 November 2026, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.200 personel untuk mengamankan sejumlah demonstrasi di Jakarta yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, dengan diperkirakan jumlah peserta antara 2.500 hingga 2.700 orang. Pengamanan dilakukan di kawasan strategis seperti Bundaran Hotel Indonesia, Gedung DPR/MPR RI, dan Monas, serta melibatkan kendaraan taktis dan mobil water cannon. Salah satu aksi utama, yang digagas oleh BEM PTMA, menuntut pemulihan krisis ekologis dan pemberantasa

Demo 10 November 2026 di Jakarta: Polisi Siagakan Ribuan Personel, Kendaraan Taktis, dan Mobil Water Cannon untuk Adang Massa Aksi

403 Anggota Hadir di Paripurna DPR, Hak Menyatakan Pendapat Jadi Jalur Paling Rasional untuk Pemakzulan Gibran

DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan kehadiran 403 anggota, melampaui batas kuorum untuk mengesahkan hak menyatakan pendapat sebagai jalur pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski usul tersebut belum dibacakan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai hak menyatakan pendapat merupakan langkah yang paling rasional dan efisien, namun PDIP belum mengajukan usul tersebut dalam paripurna. Desakan untuk memakzulkan Gibran muncul setelah putusan Mahkamah Konst

403 Anggota Hadir di Paripurna DPR, Hak Menyatakan Pendapat Jadi Jalur Paling Rasional untuk Pemakzulan Gibran

Gibran Menghadap Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Mau Pamit dari Wapres?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, yang memicu spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran dirinya di tengah desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik dokumen pendidikan yang menyertainya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai agenda pertemuan tersebut, sumber menyebutkan bahwa Gibran bersiap untuk membereskan berkas, sementara DPR masih menunggu salinan lengkap putusan

Gibran Menghadap Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Mau Pamit dari Wapres?

Gerindra Persilakan Kader Bersikap Soal Ijazah Gibran, Serahkan ke Mekanisme DPR

Partai Gerindra mengungkapkan bahwa mereka tidak melarang anggotanya untuk bersikap terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di DPR. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa partai menghargai hak dan kewenangan setiap anggota DPR serta mendukung prinsip demokrasi, tanpa intervensi dalam penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) atau hak angket. Gerindra berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan konstitusi dan mem

Gerindra Persilakan Kader Bersikap Soal Ijazah Gibran, Serahkan ke Mekanisme DPR

PSI Kempes, Klan Politik Jokowi Runtuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami krisis internal setelah sejumlah kader utamanya, termasuk Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mengundurkan diri secara bersamaan, dengan alasan ketidakcocokan prinsip dan fokus pada tugas kementerian. Keputusan ini diikuti oleh eksodus besar-besaran kader lainnya, termasuk mantan Ketua Umum Ade Armando, yang sebelumnya juga mengundurkan diri. Situasi semakin genting setelah penangkapan Listyo Sigit Prabowo, sosok penting dalam par

PSI Kempes, Klan Politik Jokowi Runtuh

Ini Mekanisme DPR Jika Gibran Mengundurkan Diri

Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan tersebut, di mana jika Gibran mundur, MPR harus memilih penggantinya dari dua nama yang diusulkan Presiden dalam waktu 60 hari. Jika persoalan ini dibawa ke jalur pemakzulan, DPR harus mengikuti prosedur yang ketat, termasuk pengajuan usulan oleh minimal 25 anggota DPR dan pembahasan di Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir diambil oleh MPR. Ketua DPR Puan Maharani meminta

Ini Mekanisme DPR Jika Gibran Mengundurkan Diri

Demo Tuntut Gibran Mundur di DPR, Jalan Gerbang Pemuda Senayan Ditutup

Ratusan massa melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI menuntut Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mundur, dengan membawa spanduk dan bendera yang bertuliskan 'Gibran Mundur'. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 dan diperkirakan akan melibatkan sekitar 2.500 hingga 2.700 orang di 74 lokasi demonstrasi di Jakarta. Untuk mengamankan aksi tersebut, pihak kepolisian telah menyiagakan personel gabungan di berbagai titik untuk menjaga kelancaran dan keamanan

Demo Tuntut Gibran Mundur di DPR, Jalan Gerbang Pemuda Senayan Ditutup

BSU Rp900 Ribu Sudah Masuk Rekening? Ini Cara Cek Status Penerima dan Rekening

Pekerja penerima upah sedang mencari cara untuk memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu telah masuk ke rekening mereka, meskipun penyaluran bantuan tersebut belum dimulai dan pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa proses masih dilakukan di Kementerian Keuangan, dengan penyaluran direncanakan antara November hingga Desember 2026, dan penerima dapat memeriksa status melalui laman resmi Kemnaker atau aplikasi mobile b

BSU Rp900 Ribu Sudah Masuk Rekening? Ini Cara Cek Status Penerima dan Rekening

Tiga Elite PSI Mundur Bersamaan, Jejak Kepergian Ade Armando Kembali Disorot: Dipaksa Mundur karena Merugikan Partai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami gelombang pengunduran diri yang signifikan setelah tiga elite partai, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur secara bersamaan pada 9 November 2026. Keputusan ini menyusul pengunduran diri Ade Armando dan Tsamara Amany sebelumnya, yang diakibatkan oleh kontroversi dan perbedaan arah perjuangan. Para mantan kader PSI tersebut menekankan pentingnya pengabdian kepada negara di atas kepentingan partai, sementara Ketua Um

Tiga Elite PSI Mundur Bersamaan, Jejak Kepergian Ade Armando Kembali Disorot: Dipaksa Mundur karena Merugikan Partai

Ade Armando Mundur dari PSI Jauh Sebelum Kasus Penyadapan

Ade Armando mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Mei 2026, jauh sebelum kasus penyadapan mencuat, dengan alasan bahwa pernyataannya dianggap merugikan partai, meskipun ia menyatakan keputusan tersebut demi kebaikan bersama. Pengunduran dirinya menjadi sorotan setelah tiga kader PSI lainnya, Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, juga mengumumkan mundur pada November 2026 dengan alasan yang berbeda, termasuk fokus pada tugas pemerintah dan ketidaksesuai

Ade Armando Mundur dari PSI Jauh Sebelum Kasus Penyadapan

Gibran Dikabarkan Mundur Jelang Rapat Paripurna DPR

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri jika DPR RI memulai proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan yang dipermasalahkan. Kabar tersebut muncul menjelang rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada 10 November 2026, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gibran. Sementara itu, Partai Gerindra dan DPR masih menunggu hasil rapat fraksi dan keputusan resmi terkait situasi ini, di mana keputusan pemberhentian wak

Gibran Dikabarkan Mundur Jelang Rapat Paripurna DPR

ICW Temukan Belanja Anggaran Rp14,69 M di Dua Kementerian untuk Ngonten Kampung Nelayan Merah Putih dengan Talent Raffi Ahmad hingga Ariel Noah

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan belanja pengadaan jasa senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepada PT Rans Animasi Indonesia yang dimiliki Raffi Ahmad. Pengadaan ini mencakup layanan promosi melalui media sosial dan kehadiran Raffi dalam kegiatan kementerian, namun ICW menyoroti potensi konflik kepentingan dan ketidaksesuaian dengan kebijakan efisiensi anggaran, se

ICW Temukan Belanja Anggaran Rp14,69 M di Dua Kementerian untuk Ngonten Kampung Nelayan Merah Putih dengan Talent Raffi Ahmad hingga Ariel Noah

Asyik! Raffi Ahmad Dapat Rp60 Juta per Detik Hanya dari 1 Proyek di Kementerian, Penghasilan Cristiano Ronaldo Lewat

Raffi Ahmad mendapatkan sorotan tajam setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa korporasinya, PT Rans Animasi Indonesia, menerima aliran dana sebesar Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk proyek pengadaan jasa publikasi dan influencer, dengan potensi penghasilan mencapai Rp60 juta per detik dari satu proyek saja. Temuan ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai penggunaan anggaran publik untuk menggiring opini melalui figur publik, serta kritik terhadap transparansi dan efe

14 media, Cenderung netral
Asyik! Raffi Ahmad Dapat Rp60 Juta per Detik Hanya dari 1 Proyek di Kementerian, Penghasilan Cristiano Ronaldo Lewat