Indeks Berita

Belum Siap Dibacakan, Vonis Korupsi Hibah Sri Purnomo Mundur Pekan Depan

Sidang pembacaan putusan (vonis) kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata dengan terdakwa mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, resmi ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keputusan penundaan tersebut disampaikan dalam persidangan yang digelar Kamis (23/4/2026). Majelis hakim menyatakan masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan berkas putusan sebelum dibacakan. Ketua Majelis Hakim, Melinda Aritonang, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah poin krusial yang perlu dikoreksi. “Sid

5 bulan lalu

Gugatan Hak Kelola Saham, Hary Tanoe Dihukum Ganti Rugi Rp531 Miliar ke CMNP

Perseteruan panjang antara dua raksasa bisnis Indonesia, Jusuf Hamka (melalui CMNP) dan Hary Tanoesoedibjo (melalui MNC Asia Holding), akhirnya mencapai titik krusial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi memenangkan gugatan CMNP dan menghukum Hary Tanoe serta korporasinya untuk membayar ganti rugi sebesar lebih dari lebih dari setengah triliun rupiah. Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan resminya, seperti dikutip Kompas, Rabu (22/4/2026), menegaskan, Pengadilan Ne

5 bulan lalu

Kasus Minyak Rugikan Negara Rp285 Triliun, Tuntutan 14 Tahun Dinilai Tak Seimbang

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution dituntut pidana selama 14 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) pada periode 2013-2024. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Andi Setyawan meyakini Alfian terlibat melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta beserta Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd

5 bulan lalu

Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pengunduran Diri Tanpa Tanggal untuk Memeras Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Soeroto (SO) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. “Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil

5 bulan lalu

Fantasy Bond, Keadaan Seseorang Terhubung Namun Tak Ada Kedekatan Emosional

Rasa kesepian dalam hubungan bukan hal yang jarang terjadi, bahkan pada pasangan yang telah lama bersama. Kondisi ini sering muncul ketika kedekatan emosional perlahan memudar, meski hubungan masih berjalan. Melansir laman Psychology Today yang tayang pada Rabu, (22/4/2026) waktu setempat, salah satu penyebab utama fenomena ini adalah terbentuknya “fantasy bond” atau ikatan semu dalam hubungan. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Robert Firestone, yang menjelaskan bahwa “fantasy bond” merupak

5 bulan lalu

Tak Terima Uang, Terdakwa Kasus Chromebook Dituntut 15 Tahun

Tim kuasa hukum Ibrahim Arief (Ibam) menilai tuntutan pidana 15 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara pengadaan Chromebook tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan fakta-fakta persidangan. "Ini bukan untuk mempengaruhi persidangan yang sedang berlangsung, melainkan untuk meluruskan informasi kepada publik berdasarkan fakta persidangan," ujar kuasa hukum Ibam, R. Bayu Perdana dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/4/26). Menurutnya, tuntutan yang

5 bulan lalu

Reforma Agraria Palsu, Bagi-bagi Sertifikat Tanpa Penataan Aset dan Akses

Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Ossy Dermawan menegaskan Reforma Agraria bukan hanya sekadar pemberian sertifikat tanah, tetapi merupakan upaya lebih luas dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Banyak orang menganggap Reforma Agraria ini adalah memberikan sertifikat kepada masyarakat, lalu permasalahannya selesai. Padahal Reforma Agraria ini lebih dari itu," ucap Wamen ATR/BPN Ossy Demawan di Palangka Raya, Kalimantan Ten

5 bulan lalu

Rampung 100 Persen, Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya Belum Beroperasi

Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Corneles Sagrim mengatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah tuntas 100 persen. Ia menjelaskan proyek pembangunan strategis dengan nilai anggaran lebih dari Rp444 miliar tersebut mencakup lima kegiatan utama, yakni pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB). "Seluruh tahapan

5 bulan lalu

Anggaran Besar, Program MBG Perlu Regulasi Khusus untuk Pengawasan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mendorong pemerintah menyusun aturan khusus atau undang-undang bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan dan memastikan adanya sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. "Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” kata Trubus di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Dia mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan membantu m

5 bulan lalu

Survei: 51 Persen Anak Muda Inggris Menolak Ikut Perang

Sebanyak 51 persen anak muda berusia 16 hingga 29 tahun di Inggris menyatakan tidak siap angkat senjata membela negara, menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan John Smith Centre, Universitas Glasgow. Hanya 38 persen responden yang mengatakan bersedia menjalani dinas militer “dalam kondisi tertentu,” demikian laporan yang dirilis Rabu. Pendukung partai kanan Reform UK tercatat paling siap, dengan 50 persen menyatakan kesediaan bertugas dalam situasi tertentu. Sebaliknya, pendukung Partai Hija

5 bulan lalu

Kebiasaan Menyenangkan Orang Lain Justru Berdampak Buruk bagi Kesehatan Mental

Kebiasaan selalu berusaha menyenangkan orang lain atau “people-pleasing” kerap dianggap sebagai sikap positif. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan perilaku ini justru dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental dan kualitas hubungan. Laman Psychology Today pada Rabu (22/4/26) melaporkan bahwa kecenderungan untuk terus mengatakan “ya” demi menghindari konflik atau mengecewakan orang lain dapat menjadi pola yang merugikan dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Emily Imp

5 bulan lalu

Intervensi AS ke FIFA, Minta Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

Utusan Khusus AS untuk Kemitraan Global, Paolo Zampolli, mengatakan ia telah mengusulkan agar Italia menggantikan Iran di ajang Piala Dunia mendatang, menyusul ketegangan antara para pemimpin kedua negara Barat itu. Pada 31 Maret, Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina. “Saya mengonfirmasi telah menyarankan kepada (Presiden AS Donald) Trump dan (Presiden FIFA Gianni) Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. S

5 bulan lalu

Hadapi Krisis Energi, Indonesia Amankan Pasokan Minyak dari Rusia

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. “Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Hashim menjelaskan bahwa kesepakatan t

5 bulan lalu

Listrik Padam di Beberapa Wilayah Jakarta, PLN Akui Ada Gangguan Suplai

PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya menyebutkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis ini akibat gangguan suplai listrik. "Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis. Haris meminta masyarakat mengabarkan kondisi layanan kelistrikan di wilayahnya melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN

5 bulan lalu

Buruknya Tata Kelola Migas Nasional, KPK: LGN Surplus Jadi Minus Karena Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang tata kelola gas alam di Indonesia harus dibangun berdasarkan kebutuhan yang nyata atau riil, perencanaan yang terukur, kesiapan infrastruktur, hingga kepastian pemanfaatan di dalam negeri. “Setiap keputusan strategis, terlebih yang bernilai besar dan berdampak jangka panjang, harus dilandasi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Ka

5 bulan lalu