
Indeks Berita




Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengusulkan sanksi denda bagi warga yang kehilangan e-KTP dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa kehilangan e-KTP yang frekuensinya tinggi membebani keuangan negara, dan denda ini diharapkan dapat mendorong tertib administrasi. Selain itu, revisi juga mencakup penguatan nomor induk kependudukan,

Mencari Formula Parliamentary Threshold yang ‘Tak Memberatkan’ di Tengah Usulan Pengetatan Syarat Fraksi
Pembahasan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk Pemilu 2029 di Indonesia mulai memanas, dengan Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengusulkan angka 5% sebagai batas ideal dan menambahkan mekanisme fractional threshold untuk pembentukan fraksi guna meningkatkan efektivitas legislatif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih dalam tahap awal dan berkomitmen untuk menemukan formula yang adil tanpa memberatkan par

Serba-Serbi Haji 2026, Kloter Pertama Sudah Berangkat Tadi Malam
Pelepasan jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede pada malam 21 April 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan haji tahun ini, dengan 391 jemaah yang telah memenuhi syarat dan prosedur berangkat menuju Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa seluruh jemaah telah melalui tes kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan visa haji, untuk kelancaran ibadah. Selain itu, Kementerian Haji telah menyiapkan skema cadanga

Euforia UU PPRT di Hari Kartini, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas Legislasi?
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja domestik yang selama ini rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Meskipun pengesahan ini dipandang sebagai tonggak penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, tantangan tetap ada terkait efektivitas regulasi di lapanga

Menimbang Efektivitas Danantara sebagai Kendaraan Utama ‘Diplomasi Ekonomi’
Pemerintah Indonesia menjadikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kendaraan utama dalam diplomasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang menghasilkan komitmen investasi signifikan, seperti kesepakatan dagang sebesar USD23,63 miliar dengan Jepang dan USD10 miliar dengan Korea Selatan. Meskipun terdapat tantangan teknis, Menlu Sugiono menyatakan adanya instruksi da

Indonesia-Singapura Perkuat Perdagangan Listrik Lintas
Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, khususnya di sektor energi bersih, melalui pembahasan perdagangan listrik lintas batas (cross border electricity trade/CBET).

Arah Baru Diplomasi Pertahanan Nasional dan Transfer Teknologi di Balik Pengadaan Alutsista
Indonesia mengambil langkah proaktif dalam diplomasi pertahanan nasional untuk menghadapi ketidakpastian global, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono. Strategi ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia di kalangan negara-negara Selatan serta menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang tidak terprediksi. Kerja sama teknologi dengan Rusia dalam bidang antariksa dan penguatan hubungan pertahanan dengan Prancis menjadi fokus utama, dengan harapan meningkat


Tumpang Tindih Aturan, Pemerintah Hanya Target Indeks Pembangunan Hukum Naik 0,01 Poin
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menetapkan target peningkatan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) hanya sebesar 0,01 poin akibat tumpang tindih aturan yang berpotensi membingungkan aparat penegak hukum. Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perbedaan tafsir di antara polisi, jaksa, dan hakim dapat mengancam kepastian hukum dan berdampak negatif pada iklim investasi dan perekonomian nasional, sehi






