AFU.id

Indeks Berita

Dinamika RUU Pemilu, Antara Efisiensi Pemerintah dan Kehati-hatian Parlemen

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung pada pertengahan 2027 mendatang. Target tersebut bertepatan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki usia 2,5 tahun. Dari target tersebut, Pemerintah RI ingin memastikan seluruh kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2029 dan memberikan kepastian hukum sejak dini. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI

Dinamika RUU Pemilu, Antara Efisiensi Pemerintah dan Kehati-hatian Parlemen

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipid) Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) bersama Biro Investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) membongkar sindikat kejahatan siber global yang berpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Siapa yang mengira, perancang perangkat lunak peretasan yang merugikan dunia hingga ratusan miliar rupiah tersebut merupakan pemuda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belajar secara otodidak. “Ters

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah

JAKARTA - AFU - Kementerian Dalam Negeri (berencana memasukkan klausul baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yaitu bakal menerapkan sanksi denda kepada warga yang kehilangan KTP elektronik atau e-KTP. Dasarnya, Kemendagri menilai banyak masyarakat yang tidak menjaga e-KTP-nya dan terkesan tidak bertanggung jawab sebagai pemilik data kependudukan tersebut. Akibatnya, sering ada laporan kehilangan. Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Se

3 media, Cenderung netral
Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah

Mencari Formula Parliamentary Threshold yang ‘Tak Memberatkan’ di Tengah Usulan Pengetatan Syarat Fraksi

Adu argumentasi terkait revisi ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mulai memanas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, menilai angka 5% merupakan batasan yang ideal. Muhammad Sarmuji menganggap, 5% sudah cukup untuk memberikan ruang bagi setiap partai politik bersaing secara sehat. Akan tetapi, Ia menekankan perlu adanya peningkatan dengan instrumen tambahan berupa fr

9 media, Cenderung netral
Mencari Formula Parliamentary Threshold yang ‘Tak Memberatkan’ di Tengah Usulan Pengetatan Syarat Fraksi

Serba-Serbi Haji 2026, Kloter Pertama Sudah Berangkat Tadi Malam

JAKARTA - AFU - Pelepasan jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa malam (21/4/2026), menjadi penanda resminya rangkaian kegiatan haji periode 2026 sudah dimulai. Sebanyak 391 jemaah yang sudah dipastikan telah memenuhi persyaratan dan prosedur diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang tergabung dalam kloter JKG-01 dari Jakarta Timur. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat melepa

Serba-Serbi Haji 2026, Kloter Pertama Sudah Berangkat Tadi Malam

Euforia UU PPRT di Hari Kartini, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas Legislasi?

Setelah melintasi dinamika politik selama lebih dari dua dekade, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang (UU). Ketuk palu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV DPR RI Tahun 2025-2026 pada Selasa, (21/4/2026) yang bertepatan dengan Hari Kartini. Langkah legislasi tersebut hadir sebagai upaya negara mengintervensi ruang privat guna memberikan kepastian huku

5 media, Cenderung kanan
Euforia UU PPRT di Hari Kartini, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas Legislasi?

Menimbang Efektivitas Danantara sebagai Kendaraan Utama ‘Diplomasi Ekonomi’

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kendaraan utama dalam ‘diplomasi ekonomi’ nasional. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan bahwa ‘diplomasi ekonomi’ menjadi fokus utama diplomasi Indonesia untuk mensejahterakan rakyat. Sugiono pun membedah sederet kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu satu setengah tahun berjalannya roda pemerintahan. Yang mana, kunjungan kenegaraan P

2 media, Cenderung kanan
Menimbang Efektivitas Danantara sebagai Kendaraan Utama ‘Diplomasi Ekonomi’

Indonesia-Singapura Perkuat Perdagangan Listrik Lintas

Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, khususnya di sektor energi bersih, melalui pembahasan perdagangan listrik lintas batas (cross border electricity trade/CBET). Hal ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam kunjungan kerja di Singapura, Selasa, 21 April 2026. Rosan mengatakan, selain perdagangan listrik lintas negara, kedua pihak juga membahas penguatan kemitraan di

Indonesia-Singapura Perkuat Perdagangan Listrik Lintas

Arah Baru Diplomasi Pertahanan Nasional dan Transfer Teknologi di Balik Pengadaan Alutsista

Indonesia kini mengambil langkah yang lebih proaktif dan berani dalam strategi diplomatik dalam menghadapi eskalasi ketidakpastian global. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menyampaikan bahwa arah baru diplomasi nasional tersebut mempunyai sejumlah tujuan. Di antaranya memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara Selatan ( Global South ) dan memastikan kepentingan nasional tak tergerus oleh fragmentasi tata kelola dunia. Dalam keterangannya di Kantor Staf Preside

1 media, Cenderung netral
Arah Baru Diplomasi Pertahanan Nasional dan Transfer Teknologi di Balik Pengadaan Alutsista

Empat Orang Telah Terjangkit Flu Burung di Kamboja, Vaksin Segera Didistribusikan

Seorang wanita berusia 66 tahun dari provinsi Svay Rieng, Kamboja tenggara, telah dipastikan positif terinfeksi flu burung H5N1, menjadi kasus keempat pada tahun 2026, kata Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. Korban yang tinggal di Desa Trapaing Thkov di Distrik Romduol itu dikonfirmasi positif virus tersebut oleh Institut Kesehatan Masyarakat Nasional Kamboja pada Selasa, (21/4/2026). Pasien saat ini telah dikarantina di sebuah rumah sakit dengan perawatan intensif ole

Empat Orang Telah Terjangkit Flu Burung di Kamboja, Vaksin Segera Didistribusikan