Indeks Berita

Nadiem Balik Serangan, Chromebook Disebut Benteng Anticurang Asesmen Nasional

Ruang sidang kembali jadi arena adu narasi. Di tengah sorotan tajam soal pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim tak tinggal diam. Ia membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut tak berguna, bahkan merugikan negara. Di hadapan awak media usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Nadiem justru memutar arah argumen. Baginya, Chromebook bukan sekadar perangkat, melainkan instrumen penting dalam menjaga integritas pendidikan—terutama

5 bulan lalu

Iran Tutup Selat Hormuz Hanya Untuk AS-Israel, Donald Trump Beri Ultimatum hingga Selasa

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran mendeklarasikan rencana pembentukan ‘Tatanan Baru Teluk Persia’. Korps Garda Revolusi Islam di tanah Persia ini menegaskan, situasi terkini di Selat Hormuz telah berubah secara permanen. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons menantang terhadap ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Yang mana, Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran apabila jalur perdagangan energi dunia tersebut tak segera terbuka. Melalui pe

5 bulan lalu

KPK Periksa 5 Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Fokus penyidikan tahap awal tersebut menyasar sejumlah petinggi perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji. “Betul, hari ini mulai pemeriksaan (secara, red ) maraton,” ungkap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Pemanggilan sejumlah pimpinan perusahaan travel tersebut bertujuan

5 bulan lalu

Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh dinamika ketegangan geopolitik global. Komitmen tersebut ditegaskan Menkeu Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan

5 bulan lalu

Sebut Kasus Dugaan Fitnah Dana Ijazah Terafiliasi ‘Solo’, Siapa Pihak yang Tim Hukum JK Maksud?

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK melaporkan sejumlah pembuat konten YouTube ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Laporan tersebut atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah terkait isu dana ijazah sebesar Rp5 miliar. Pihak JK menduga kelompok pemilik kanal YouTube yang menyebarkan informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu di wilayah

5 bulan lalu

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono bahkan memberikan catatan kritis terhadap pembahasan regulasi baru tersebut. Bimantoro Wiyono menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian agar tak menimbulkan ketidakadilan hingga berujung pelanggaran HAM di masyarakat. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendap

5 bulan lalu

Pakai UU ITE dan KUHP Baru, Kuasa Hukum JK Akan Uji Keaslian Video Rismon Sianipar Yang Diklaim AI

Tim Kuasa Hukum Jusuf Kalla alias JK menjerat Rismon Sianipar dengan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Pihak Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12 bahkan telah resmi melaporkan Rismon secara resmi ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). “Pencemaran nama baik itu di Pasal 439 Juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, red ) yang baru,” ungkap Kuasa

5 bulan lalu

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kejagung Amankan Oknum Jaksa Kejari Karo

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah cepat nan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung). Yang mana, Kejagung telah resmi menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), dan sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Christy Sitepu ke Jakarta. Langkah tersebut guna melakukan pemeriksaan secara intensif terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebu

5 bulan lalu

Buntut Tudingan Pendanaan Rp5 Miliar, Pihak JK Laporkan Rismon Sianipar dan Sejumlah YouTuber

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla alias JK resmi melaporkan Rismon Sianipar beserta empat YouTuber. Ada pula sejumlah narasumber yang laporannya masuk ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Rismon beserta sejumlah YouTuber dan narasumber tersebut atas dugaan pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong ( hoaks ). “Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK

5 bulan lalu

Pihak Rismon Sebut Video AI, Kuasa Hukum JK: Uji Dulu

Isu “bohir” di balik polemik ijazah Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bola liar bergulir dari video yang menyeret nama Jusuf Kalla dari Rismon. Namun kuasa hukum Rismon langsung membantah dan mempertanyakan keasliannya. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menilai pihak yang menyebut video beredar—yang menuding kliennya mendanai isu tersebut—adalah tipuan AI, tidak bisa langsung dipercaya. Ia menegaskan, keaslian konten itu harus diuji secara hukum dan forensik digital sebelum disimpulkan. “

5 bulan lalu