Indeks Berita

Gabung Board of Peace, Kebijakan Prabowo Dinilai Khianati Dukungan ke Palestina

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung ke dalam kesepakatan Board of Peace (BOP) pada Rabu, 25 Februari 2026. Keputusan pemerintah tersebut dinilai mengkhianati komitmen dukungan negara terhadap kemerdekaan bangsa Palestina yang selama ini dipercaya oleh masyarakat luas. "Dan ini juga mencederai apa yang di kelas menengah kita percayai bahwa kita adalah friends of Palestine, bukan friends of

6 bulan lalu

Meksiko Rusuh, Komisi I DPR Desak Kemenlu Segera Petakan WNI dan Siapkan Evakuasi

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah dan persebaran WNI di Meksiko. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan perlindungan warga menyusul kerusuhan yang pecah di negara tersebut. Amelia menilai situasi di Meksiko bukan sekadar persoalan domestik, melainkan dinamika keamanan kawasan yang memiliki implikasi lintas negara dan berdampak pada keselamatan warga asing. "Situasi ini sudah past

6 bulan lalu

Bahas Mafia Peradilan, Mahfud MD Ungkap Adanya Permintaan Biaya Ilegal dalam Eksekusi Lahan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar fakta mengejutkan mengenai masifnya praktik mafia peradilan yang merambah hingga ke level tertinggi. Mahfud menceritakan kisah ironis di mana seorang mantan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun tak luput dari pemerasan oleh oknum calo di lingkungan pengadilan. Berbicara melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan bahwa rekan sejawatnya tersebut tengah berjuang mengeksekusi lahan miliknya di Bekasi yang telah dimenangkan di penga

6 bulan lalu

Diteror Usai Kritik MBG, Mahfud MD: Aparat Jangan Pura-pura Tidak Tahu, Cari Pelakunya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pembelaan terbuka terhadap Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang belakangan mengaku mendapat teror sistematis usai melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah. Mahfud secara tegas meminta aparat kepolisian tidak "tutup mata" dan segera meringkus dalang di balik intimidasi tersebut. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkapkan rasa bangganya terhadap sosok Tio yang dinilai kritis berbasis data namun tetap santun. Ia menyayangka

6 bulan lalu

Mahfud MD Soal Viral Ibu Muda Tolak Status WNI untuk Anak: Efek Putus Asa Rakyat Terhadap Penguasa

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan merespons fenomena viral seorang ibu muda penerima beasiswa LPDP, Dwi Tias, yang secara terbuka menolak anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Mahfud mengaku geram dengan sikap tersebut, namun secara mengejutkan, ia juga memaklumi alasan di balik matinya rasa nasionalisme sang penerima beasiswa. Melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menilai fenomena ini adalah puncak gunung es dari rasa putus asa masyarakat terhadap tata kelola neg

6 bulan lalu

Anak 12 Tahun Tewas di Rumah Sendiri, DPR Sebut Ini Alarm Keras yang Terlambat Didengar

Seorang anak berinisial NS (12) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meregang nyawa dengan luka lebam dan luka bakar di tubuhnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan ibu tirinya sendiri. Tragedi ini tak hanya menyisakan duka, tetapi juga pertanyaan: di mana sistem deteksi dini ketika tanda-tanda itu mulai muncul? Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm keras bagi negara. Ia menegaskan bahwa kekerasan fatal di ruang domestik menunjukkan masih lemahnya

6 bulan lalu

Ujian Negara di Tengah Bencana: Sistem Pembayaran Lumpuh, Siapa Bertanggung Jawab?

Di tengah puing dan lumpur, ada satu hal yang tak boleh ikut runtuh: sistem pembayaran. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pemulihan sistem keuangan di wilayah terdampak bencana bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal kehadiran negara. Misbakhun mendesak Bank Indonesia (BI) memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan. Listrik, jaringan internet, hingga sistem pembayaran digital harus dipastikan aktif. Bahkan, suplai bahan bakar untuk genset diminta dia

6 bulan lalu

Tak Bisa Mangkir Selamanya: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan berhenti pada satu panggilan yang terlewat. Setelah sempat mangkir, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) kini menunggu jadwal baru pemeriksaan terkait dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan BKS sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan yang membawahi DJKA saat perkara terjadi. “Penyidik sebe

6 bulan lalu

Jangan Biarkan Atlet Jadi Korban Sistem: Komisi X Desak Akses Kuliah Bukan Sekadar Janji

Negeri ini gemar mengarak piala, tapi kerap lupa menyiapkan masa depan mereka yang mengangkatnya. Di tengah euforia medali dan seremoni kemenangan, nasib pendidikan atlet sering kali terpinggirkan. Komisi X DPR RI kini angkat suara: akses pendidikan tinggi bagi atlet berprestasi tak boleh lagi jadi wacana kosong. Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menegaskan bahwa pembinaan olahraga nasional harus melampaui target podium. Atlet, terutama yang masih muda, wajib mendapat kesempatan mengenyam p

6 bulan lalu

Kuasa Hukum Yaqut Klaim Tak Ada Kerugian, KPK Pastikan Temuan BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tanggapan terhadap klaim kuasa hukum eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YQC) terkait ketiadaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 dengan menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan telah mengonfirmasi temuan tersebut. “Dalam prosesnya kami sudah banyak berkoordinasi dengan pihak BPK, dan pihak BPK juga sudah confirmed menyatakan bahwa ini masuk dalam lingkup keuangan negara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan

6 bulan lalu