AFU.id

Indeks Berita

Jaringan dan Lapisan Tebal Skema Korupsi di Indonesia, KPK: Keluarga, Tangan Kanan, dan Rekan Politik Seringkali Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, hingga saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti ekosistem, apalagi setelah adanya fenomena sirkel. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan fenomena sirkel adalah adanya keterlibatan sejumlah pihak selain pelaku utama pada kasus korupsi. “Sirkel ini tidak hanya berperan pada saat modus operandi korupsi dilakukan, tetapi juga sering kali menjadi layering (lapisan, red.) melakukan penerimaan uang maupun dijadikan sarana untuk menyamarkan dan mengalir

Jaringan dan Lapisan Tebal Skema Korupsi di Indonesia, KPK: Keluarga, Tangan Kanan, dan Rekan Politik Seringkali Terlibat

Tingkat Kebahagiaan Warga Australia Turun, Kebijakan Politik yang Buruk dan Konflik Global Jadi Penyebabnya

Rata-rata tingkat kepuasan hidup warga Australia turun ke level terendah sepanjang catatannya pada Maret 2026, demikian menurut survei edisi terbaru dari Universitas Nasional Australia (Australian National University/ANU) yang dipublikasikan pada Senin, (20/4/2026). ANUpoll iterasi ke-29, yang sejak 2019 secara rutin menyurvei warga Australia mengenai kesejahteraan mereka, mencatat angka rata-rata kepuasan hidup sebesar 6,22 dari 10 berdasarkan 3.662 peserta, turun di bawah rekor terendah sebelu

Tingkat Kebahagiaan Warga Australia Turun, Kebijakan Politik yang Buruk dan Konflik Global Jadi Penyebabnya

Rencana Pembangunan Tanggul Raksasa Makin Serius, Solusi atau Bencana?

JAKARTA - AFU - Krisis iklim benar-benar menjadi ancaman serius di pesisir utara kawasan Semarang dan sekitarnya. Kurang lebih 569,07 km atau 10,60 persen dari total panjang jalan di Kota Semarang berisiko tergenang banjir rob. Artinya, sekitar 11,46 persen volume lalu lintas harian di Semarang akan terdampak banjir rob. Sebagai kota di kawasan pesisir, Semarang juga terancam oleh kenaikan muka air laut akibat krisis iklim sehingga meningkatkan risiko banjir rob di Semarang pada masa mendatang.

Rencana Pembangunan Tanggul Raksasa Makin Serius, Solusi atau Bencana?

Komnas Perempuan: Tidak Boleh Ada Normalisasi Pelecehan Berbalut Candaan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat agar lebih peka dan tidak mewajarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang kerap dibungkus dalam candaan di keseharian. "Berapa banyak kekerasan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita tetapi luput dari perhatian? Kita harus lebih jujur melihat kenyataan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang ekstrem dan kasat mata. Ia bisa hadir dalam keseharian, pelan, berulang, dan seringkali dibiarka

Komnas Perempuan: Tidak Boleh Ada Normalisasi Pelecehan Berbalut Candaan

Negara Vs Hercules di Lahan Rusun Tanah Abang

Kasus sengketa lahan di Tanah Abang untuk pembangunan rusun bersubsidi di Tanah Abang semakin memanas. Sengketa antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melawan Ormas GRIB Jaya pimpinan Hercules, disarankan akan diselesaikan ke ranah hukum. Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Brigjen Pol Hendra Gunawan menegaskan kesiapan institusinya untuk menempuh jalur hukum. Pihaknya kini tengah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan

Negara Vs Hercules di Lahan Rusun Tanah Abang

Lahan Basah Pemufakatan Jahat, KPK: 446 dari 1.782 Kasus Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa berdasarkan data penyidikan selama 2004 hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 25 persen kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. “Terdapat 446 dari total 1.782 perkara, atau sekitar 25 persen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Menurut Budi, data 25 persen itu menunjukkan bahwa

Krisis Pengawasan MBG, 33 Ribu Anak Keracunan di Tengah Pincangnya Anggaran BPOM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harapannya menjadi solusi perbaikan gizi nasional, kini justru menghadapi ancaman serius. Data terbaru hingga April 2026 menunjukkan lebih dari 33 ribu anak sekolah di 31 provinsi menjadi korban dugaan keracunan pangan. Kondisi semakin parah dengan temuan fakta mengenai lemahnya sistem pengawasan akibat keterbatasan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal tahun 2025

3 media, Cenderung netral
Krisis Pengawasan MBG, 33 Ribu Anak Keracunan di Tengah Pincangnya Anggaran BPOM

Muluskan Pinjaman Rp250 Miliar Korupsi PT Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk PT Sritex. Jaksa Penuntut Umum Triyana Setya Putra pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin, juga menuntut terdakwa Supriyatno untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 190 hari. "Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tenta

Muluskan Pinjaman Rp250 Miliar Korupsi PT Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun Penjara

Rugikan Negara Rp1,3 triliun, Kakak Beradik Bos PT Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk perusahaan tekstil yang sudah pailit tersebut, dituntut masing-masing hukuman 16 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin, juga menuntut kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 190 hari. Dala

Rugikan Negara Rp1,3 triliun, Kakak Beradik Bos PT Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Penahanan Yaqut Berkabut, MAKI Minta Ponsel Pimpinan KPK Disita dan Gaji Dipotong

Sorotan tajam kembali menghantam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menilai ada kejanggalan serius dalam pengalihan penahanan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas. Desakan pun dilontarkan tanpa tedeng aling-aling: buka komunikasi pimpinan, sita ponsel, dan potong gaji. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut keputusan cepat KPK dalam mengalihkan penahanan Yaqut sebagai sesuatu yang sulit diterima akal sehat. Ia mengungkap, pengajua

Penahanan Yaqut Berkabut, MAKI Minta Ponsel Pimpinan KPK Disita dan Gaji Dipotong