AFU.id

Indeks Berita

Saksi Ungkap Transaksi Bawah Tangan di Tangga Darurat Kantor Kemnaker

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap modus penyerahan uang panas kepada para terdakwa. Saksi menyebut transaksi tunai kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi di area tangga darurat kantor. Hal itu diungkapkan saksi Alfian Budi Prasojo selaku Admin PJK3 di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin, 9 Februari 2026. “Kalau tunai biasanya saya kasihkan ke kantor, di tangga darurat. Langsung diserahkan kepada

Saksi Ungkap Transaksi Bawah Tangan di Tangga Darurat Kantor Kemnaker

Ingatkan APH Soal KUHP Baru, Habiburokhman: Pelanggaran Bisa Berujung Pidana!

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memperingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa pelanggaran ketentuan kini tak hanya berujung sanksi etik atau administratif, tetapi juga ancaman pidana. Penegasan ini disampaikan seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru sejak Januari 2026 yang menuntut profesionalisme tinggi. Menurut Habiburokhman, regulasi baru ini menjadi momentum percepatan pembenahan di tubuh kepolisian. “Ini artinya ada jaminan bahwa reformasi P

Ingatkan APH Soal KUHP Baru, Habiburokhman: Pelanggaran Bisa Berujung Pidana!

Respons OTT Depok, KPK dan MA Siapkan ‘Camp’ Anti-Korupsi untuk Calon Hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mematangkan format baru pendidikan anti-korupsi bagi para hakim dan calon hakim. Langkah ini diambil sebagai respons jangka panjang atas berulangnya kasus suap di lembaga peradilan, termasuk yang terbaru di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan pihaknya menggandeng Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk menyusun program pelatihan yang lebih intensif. Program ini ditargetkan berjalan dalam satu atau dua bulan k

Respons OTT Depok, KPK dan MA Siapkan ‘Camp’ Anti-Korupsi untuk Calon Hakim

Rusun Kopassus akan Berdiri di Solo, Pakai APBN Rp13 Miliar

Rumah susun (Rusun) bagi prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) akan berdiri di Solo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait bahkan telah mengonfirmasi rencana tersebut. Melansir website Kementerian PKP RI pada Selasa, 10 Februari 2026, pembangunan rusun bagi satuan komando tempur utama TNI Angkatan Darat (AD) merupakan komitmen pemerintah. Maruarar Sirait juga menyampaikan, pembangunan rusun menjadi bentuk perhati

Rusun Kopassus akan Berdiri di Solo, Pakai APBN Rp13 Miliar

BGN-Pemprov DKI Jakarta Resmi Jadikan MBG Investasi Strategis Lahirkan Generasi Indonesia Emas 2045

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta resmi menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis untuk melahirkan generasi Indonesia Emas 2045. Kedua pihak bersepakat bahwa program tersebut tak boleh hanya menyasar wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Akan tetapi, penerapannya harus tetap relevan di wilayah dengan capaian pendidikan yang relatif tinggi, termasuk DKI Jakarta. Melansir website BGN pada Selasa, 10 Feb

BGN-Pemprov DKI Jakarta Resmi Jadikan MBG Investasi Strategis Lahirkan Generasi Indonesia Emas 2045

Kemenkes RI Finalisasi RAN Pengendalian Dengue 2026-2029, Kejar Target Global Zero Deaths 2030

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) fokus melakukan finalisasi terhadap Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue Periode 2026-2029. Melansir website Kemenkes RI pada Selasa, 10 Februari 2026, kebijakan tersebut guna merespons tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata. Langkah strategis tersebut juga sekaligus mengejar target global, yaitu Zero Dengue Deaths by 2030 alias nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

Kemenkes RI Finalisasi RAN Pengendalian Dengue 2026-2029, Kejar Target Global Zero Deaths 2030

MPR RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di Jalur yang Benar, Begini Alasannya!

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyebut kebijakan Presiden Prabowo Subianto berada di jalur yang benar. Penilaian tersebut menyusul terbitnya survei terbaru dari Indikator Indonesia yang menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap Kepala Negara mencapai 79,9%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi ketimbang periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan Joko Widodo (2014-2019). Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyatakan bahwa survei tersebut menjadi bukti ba

MPR RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di Jalur yang Benar, Begini Alasannya!

RTD Nagara Institute-AFU di Samarinda Kupas Komparasi Temasek vs Khazanah vs Danantara

Aktivis sosial politik, Irma Natalia Hutabarat memberi catatan kritis dan mendalam terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menyampaikannya ketika menjadi narasumber dalam Roundtable Discussion (RTD) Nagara Institute-AFU (Akbar Faizal Uncensored) di Universitas Mulawarman (Unmul), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Giat yang bertajuk ‘Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Era Ekonomi Baru’ tersebut berlangsung pada Selasa,

RTD Nagara Institute-AFU di Samarinda Kupas Komparasi Temasek vs Khazanah vs Danantara

Sinergi Kaltim dan Danantara, Gubernur Harum dan Rektor Unmul Optimis Sambut Era Baru Ekonomi

Dukungan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Nusantara) terus mengalir deras dari wilayah timur Indonesia. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H Rudy Mas’ud secara terbuka menyatakan kebanggaan dan dukungan penuh atas kehadiran entitas tersebut. Terlebih lagi, posisinya sebagai superholding yang proyeksinya menjadi pilar kedaulatan ekonomi nasional di bawah payung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025. Gubernur Harum menyampaikan hal tersebut dalam Roundtable D

Sinergi Kaltim dan Danantara, Gubernur Harum dan Rektor Unmul Optimis Sambut Era Baru Ekonomi

Gaji Hakim Naik, KPK Ingatkan Integritas Tetap Kembali ke Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peningkatan kesejahteraan hakim tidak otomatis menjamin bebasnya lingkungan peradilan dari praktik korupsi. Faktor kepribadian individu dinilai tetap menjadi kunci utama dalam menjaga integritas. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menyebut kenaikan gaji memang penting untuk mengurangi risiko korupsi. Namun, hal itu akan percuma jika mentalitas oknum hakim tidak diperbaiki. "Tapi kembali lagi kepada orang, kalau orangnya masih demikian tetap ditindak

Gaji Hakim Naik, KPK Ingatkan Integritas Tetap Kembali ke Pribadi