AFU.id

Indeks Berita

Soal Laporan Status Tahanan Rumah Yaqut, Ketua KPK Sebut Belum Ada Pemanggilan Resmi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan jajaran pimpinan belum menerima pemanggilan resmi dari Dewan Pengawas (Dewas) hingga Selasa, 7 April 2026. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai polemik pemberian status tahanan rumah kepada tersangka korupsi kuota haji sekaligus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Kalau pimpinan belum, mungkin spesifik itu ditanyakan ke Dewas,” jelas Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 7 April

Soal Laporan Status Tahanan Rumah Yaqut, Ketua KPK Sebut Belum Ada Pemanggilan Resmi

Hormati Langkah Kejaksaan, Yusril Tunggu Putusan MA Terkait Kasasi Vonis Bebas Delpedro

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sepenuhnya putusan kasasi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas Delpedro Marhaen dkk kepada Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 7 April 2026. Ia menyatakan menghormati langkah hukum jaksa sebagai bentuk independensi aparatur penegak hukum. “Sejak awal, saya telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan harus dihormati sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman,” ujar Yusril dalam keterangan

Hormati Langkah Kejaksaan, Yusril Tunggu Putusan MA Terkait Kasasi Vonis Bebas Delpedro

Vonis Bebas Delpedro Dilawan, Kapuspenkum Kejagung Sebut Jaksa Punya Dasar Hukum Kuat

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas empat aktivis, termasuk Delpedro Marhaen Rismansyah, pada Selasa, 7 April 2026. Langkah ini diambil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlandaskan pada aturan peralihan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa landasan hukum jaksa sangat kuat mengingat perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan s

Vonis Bebas Delpedro Dilawan, Kapuspenkum Kejagung Sebut Jaksa Punya Dasar Hukum Kuat

PH Istri DPRD Jabar Sebut Penyidik Minta CCTV Dimatikan, KPK Tegaskan Prosedur Penggeledahan Sesuai Aturan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak kuasa hukum keluarga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono memberikan pernyataan berbeda terkait insiden dimatikannya kamera pengawas (CCTV) saat penggeledahan pada Rabu, 8 April 2026. Perbedaan keterangan ini menyoroti pelaksanaan prosedur pengamanan di lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pihak lembaga antirasuah menyatakan pengecekan rekaman kamera pemantau di lokasi merupakan langkah standar untuk men

PH Istri DPRD Jabar Sebut Penyidik Minta CCTV Dimatikan, KPK Tegaskan Prosedur Penggeledahan Sesuai Aturan

PH Istri DPRD Jabar Klaim Barbuk Sebagai Uang Arisan dan Minta Dikembalikan, Ini tanggapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh barang bukti yang disita dari rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono akan digunakan untuk pembuktian perkara suap proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Rabu, 8 April 2026. Penegasan ini merespons pertanyaan kuasa hukum istri Ono Surono, Setiawati, yang menanyakan kemungkinan pengembalian barang sitaan tersebut. "Yang pertama, barang bukti yang diamankan dan disita oleh penyidik tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian dalam penyidi

PH Istri DPRD Jabar Klaim Barbuk Sebagai Uang Arisan dan Minta Dikembalikan, Ini tanggapan KPK

Sita Uang Ratusan Juta di Kasus Suap Bekasi, KPK Gali Keterangan Istri Wakil Ketua DPRD Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi sejumlah temuan barang bukti kepada Setiawati, istri Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, pada Rabu, 8 April 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penyidik mencecar saksi mengenai hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan di dua kediaman Ono Surono. “Terkait dengan pemeriksaan saksi dimaksud, dikonfirmasi berkaitan dengan temuan-temuan penyidik dalam rangka

Sita Uang Ratusan Juta di Kasus Suap Bekasi, KPK Gali Keterangan Istri Wakil Ketua DPRD Jabar

Kepala SKK Migas Tindak Tegas Oknum TNI-Polri “Bekingi”Pencurian Minyak dan Gas

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan yang menjadi pelindung praktik kejahatan di sektor hulu migas pada Selasa, 7 April 2026. SKK Migas mendukung penuh komitmen jajaran TNI dan Polri untuk menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti terlibat. “Kami sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Wadan Puspom TNI, bahwa oknum-oknum di lapangan, baik itu yang berbaju

Kepala SKK Migas Tindak Tegas Oknum TNI-Polri “Bekingi”Pencurian Minyak dan Gas

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Hadapi Dinamika Global

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan yang lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika global serta perubahan iklim. Titiek menekankan bahwa stabilitas pangan memerlukan sinergi kuat lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga BUMN pangan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan ha

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Hadapi Dinamika Global

KPK Periksa Istri Ono Surono Terkait Dugaan Suap Proyek Pemkab Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Setyowati Anggraini Saputro sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Selasa, 7 April 2026. Saksi dengan latar belakang pekerjaan mengurus rumah tangga tersebut diketahui merupakan istri dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono. Pihak komisi antirasuah membenarkan informasi mengenai status hubungan kekerabatan saksi dengan politikus tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media. “

KPK Periksa Istri Ono Surono Terkait Dugaan Suap Proyek Pemkab Bekasi

Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Segera Terapkan Skema PBI Bagi Pekerja Miskin

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong pemerintah untuk segera menciptakan terobosan nyata dalam melindungi pekerja kelompok tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, langkah ini merupakan amanat sah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mewajibkan negara mendaftarkan serta membayarkan iuran bagi warga miskin. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selas

Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Segera Terapkan Skema PBI Bagi Pekerja Miskin