Indeks Berita

BPJS, Partai, dan Rp1.000 Triliun: Siapa Main, Siapa Aman?

Ruang diskusi itu mendidih pelan. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, isu yang disentil bukan receh: kursi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, dengan dana kelolaan yang disebut-sebut menyentuh Rp900 triliun di BPJS Ketenagakerjaan dan sekitar Rp200 triliun di BPJS Kesehatan. Uangnya rakyat. Taruhannya jutaan nasib. Hadir dalam perbincangan itu Abdul Gofur—calon Dewas/Direksi yang tak lolos seleksi—dan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Nama-nama yang sudah dipilih Komisi IX DPR pun dib

7 bulan lalu

Gugat Dewas BPJS, Duit Rakyat 1.000 Triliun Jadi Taruhannya

Panggung Akbar Faizal Uncensored kembali panas. Kali ini bukan sekadar debat wacana, melainkan gugatan serius terhadap proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Duit rakyat disebut-sebut jadi pertaruhan: hampir Rp1.000 triliun dana publik yang dikelola dua raksasa jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Host forum itu, Akbar Faizal, membuka diskusi dengan nada tajam. Jabatan, katanya, adalah mandat. Kemuliaannya justru diuji saat seseorang mengurus hajat hidup orang banyak

7 bulan lalu

Gila! Demi Impor 105.000 Pickup India untuk Kopdes, Pemerintah Berutang dengan Cicilan Rp40 T/Tahun

Pemerintah mengungkapkan skema pembiayaan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Impor kendaraan tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026. Purbaya menjelaskan, Kopdes Merah Putih meminjam dana dari bank-bank Himbara. Sementara it

7 bulan lalu

Purbaya Skakmat Alumni LPDP: Kembalikan Uang dan Bunganya!

Nama Dwi Sasetyaningsih mendadak bergema di ruang publik. Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu menjadi sorotan setelah unggahannya viral: “cukup aku aja jadi WNI, anak-anakku jangan.” Pernyataan itu muncul bersamaan dengan kabar bahwa anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris dan memegang paspor negara tersebut. Respons pemerintah datang cepat dan keras. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menyembunyikan emosinya. Dalam pernyataan terbuka, ia meminta pimpinan LPDP men

7 bulan lalu

Tim Ekonomi Tikam Prabowo dari Belakang

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat memicu gelombang kritik dari kalangan ekonom, akademisi, hingga pelaku usaha. Perjanjian yang disebut sebagai kesepakatan dagang timbal balik itu dinilai sebagian pihak justru berpotensi menciptakan ketimpangan kewajiban. Sorotan tajam datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis s

7 bulan lalu

Jejak Konsultan Netanyahu di Balik Strategi "Gemoy” Prabowo

Pada 22 Februari 2026, laporan investigasi Tempo menyoroti satu nama yang sebelumnya tak banyak dikenal publik Indonesia: Lucian Despoiu. Ia disebut sebagai sosok di balik strategi komunikasi yang melekat pada kampanye Prabowo Subianto—termasuk citra populer yang dikenal sebagai “gemoy”. Laporan itu memantik perbincangan luas. Bukan hanya soal strategi branding politik, tetapi juga tentang jejaring global di belakangnya. Dari Bukares ke Jakarta Lucian Despoiu dikenal sebagai konsultan politik as

7 bulan lalu

KPK Buka Peluang Panggil Oesman Sapta Odang Usut Fasilitas Jet Pribadi Menag

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memintai keterangan mantan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO) terkait fasilitas jet pribadi Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Langkah ini menyusul pelaporan dugaan gratifikasi yang diserahkan langsung oleh pucuk pimpinan Kementerian Agama tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut timnya saat ini akan memproses berkas laporan yang masuk terlebih dahulu. "Dari laporan ini tim akan cek kelengkapan pelaporannya dan dilakukan analisi

7 bulan lalu

Oknum Brimob Aniaya Pelajar MTs Hingga Tewas, Komisi III DPR Desak Pengusutan Transparan di Tual

Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Arianto Karim Tawakal (14), seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku. Kasus ini menyeret oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia meminta agar penyidikan dilakuk

7 bulan lalu

DPR Ingatkan Pemerintah: Kesepakatan Dagang RI-AS Tak Boleh Tabrak UU Jaminan Produk Halal

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti potensi pelonggaran kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul adanya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara yang kini tengah menjadi perhatian parlemen. Singgih mengingatkan pemerintah agar kebijakan perdagangan tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ia menegaskan bah

7 bulan lalu

Polemik Alumnus LPDP Viral, DPR Tekankan Akuntabilitas Kontrak dan Komitmen Kebangsaan

Komisi X DPR RI menyoroti polemik seorang mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah memamerkan paspor Inggris anaknya di media sosial. DPR meminta LPDP memperkuat regulasi pengawasan dan pembinaan agar komitmen kebangsaan para alumni tetap terjaga. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa sebagai instrumen strategis negara yang dibiayai dana publik, penerima LPDP memikul tanggung jawab moral yang besar. “Sebagai Ketua Ko

7 bulan lalu