AFU.id

Indeks Berita

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

Riuh kabar itu beredar cepat di ruang-ruang digital, menyelinap ke percakapan publik dengan nada cemas: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut-sebut hanya cukup untuk dua minggu. Namun di balik kegaduhan itu, pemerintah berdiri dengan satu kalimat tegas—isu tersebut keliru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggah keras narasi yang terlanjur viral itu. Di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/4/2026), ia menepisnya dengan nada lugas, seolah ingin memutus rantai kekhawatira

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

Abdul Haji Talaohu selaku Pengacara Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, yakni Jusuf Kalla alias JK telah merampungkan proses konsultasi terkait dugaan fitnah oleh Rismon Sianipar. Agenda tersebut berlangsung di Kantor Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Kendati telah menyerahkan bukti ke dua direktorat Polri, nomor Laporan Polisi (LP) resmi hingga sekarang tak kunjung terbit. Abdul Haji Talaohu cs

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka periode pelaporan tahun 2025 telah rilis. Gibran mengumpulkan dokumen LHKPN dengan total kekayaan menyentuh Rp27.915.654.176 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026. “Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara,” tulis keterangan resmi dalam dokumen pengumuman L

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar

Komisi I DPR RI dan Kemenhan Agendakan Evaluasi Buntut Gugurnya 3 Prajurit di Lebanon

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengagendakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Menhan) untuk membahas sejumlah isu krusial. Salah satunya adalah gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan penjaga perdamaian di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Isu krusial yang kedua adalah keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus. Ketua Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI dan Kemenhan Agendakan Evaluasi Buntut Gugurnya 3 Prajurit di Lebanon

Prabowo Ancam Pengamat yang Dianggap Tidak Patriotik, Ubedilah: Ketakutan Sudah Kami Kubur

Pernyataan Prabowo Subianto soal rencana “menertibkan” pengamat yang dianggap tidak patriotik langsung memantik reaksi keras dari kalangan intelektual dan aktivis. Bagi sebagian pengamat kritis, narasi itu bukan sekadar kritik terhadap oposisi, tetapi sinyal bahaya bagi ruang demokrasi yang kian menyempit. Dalam podcast Forum Keadilan Madilog yang dipandu Indra J Piliang, aktivis sekaligus deklarator Barisan Oposisi Indonesia, Ubedilah Badrun, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan be

Prabowo Ancam Pengamat yang Dianggap Tidak Patriotik, Ubedilah: Ketakutan Sudah Kami Kubur

Siapkan Cadangan Kas Rp420 Triliun, Purbaya Ungkap Pertahanan Fiskal Nasional Berlapis-lapis

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekuatan posisi kas negara dalam menghadapi skenario terburuk kenaikan harga komoditas energi global. Ia menegaskan, Pemerintah RI memiliki ‘bantalan’ finansial yang sangat kuat melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL). Yang mana, SAL hadir untuk mengantisipasi apabila harga minyak dunia melonjak hingga level USD150 per barel. Menkeu RI merinci, ketersediaan dana cadangan nasional sekarang mencapai Rp420 triliun. Ia me

Siapkan Cadangan Kas Rp420 Triliun, Purbaya Ungkap Pertahanan Fiskal Nasional Berlapis-lapis

Banggar DPR RI Tolak Usulan JK Soal Pengurangan Subsidi BBM

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Said Abdullah secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usul Jusuf Kalla alias JK mengenai pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meskipun harga minyak dunia sedang melonjak, Said Abdullah menilai beban tersebut tak seharusnya tergeser ke masyarakat kecil. “Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Ia memang mengakui

Banggar DPR RI Tolak Usulan JK Soal Pengurangan Subsidi BBM

Drop, Noel: Saya Ada Masalah Pembuluh Darah di Otak

Kondisi kesehatan Emmanuel Ebenezer alias Noel mendadak jadi sorotan usai dirinya keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Bukan sekadar agenda hukum, Noel mengungkap situasi yang lebih genting: tubuhnya memberi sinyal bahaya. Dengan nada lugas, Noel menyebut dirinya mengalami gangguan pada pembuluh darah di otak. Diagnosis itu bukan spekulasi—ia mengaku sudah menjalani pemeriksaan medis dan kini dihadapkan pada kemungkinan tindakan operasi dalam waktu dekat.

Drop, Noel: Saya Ada Masalah Pembuluh Darah di Otak

Purbaya Yudhi Sadewa Optimistis Defisit APBN di Bawah 3% di Tengah Gejolak Minyak Dunia

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Purbaya menyampaikan, Pemerintah RI memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun 2026. Yang mana, angkanya tetap terkendali di bawah ambang batas 3%, sekalipun harga minyak mentah dunia terus membayangi. Dalam keterangannya, Menkeu RI menyatakan bahwa pemerintah telah melaku

Purbaya Yudhi Sadewa Optimistis Defisit APBN di Bawah 3% di Tengah Gejolak Minyak Dunia

Air Tanah Tak Lagi Steril, Komisi VII DPR RI Ingatkan Ancaman ‘Polutan Modern’ di Balik AMDK

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan ancaman ‘polutan modern’ di balik AMDK alias air minum dalam kemasan. Anggota Komisi VII DPR RI, Athari Gauthi Ardi menyatakan bahwa perlu adanya peninjauan ulang terhadap keamanan air tanah sebagai sumber air minum. Athari Gauthi Ardi menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (RDPU Panja) AMDK bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Ia menjelaskan bahwa ha

Air Tanah Tak Lagi Steril, Komisi VII DPR RI Ingatkan Ancaman ‘Polutan Modern’ di Balik AMDK