AFU.id

Indeks Berita

KPK Hormati Putusan MK Terkait Kewenangan BPK Hitung Kerugian Keuangan Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kepatuhannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara pada Senin, 6 April 2026. Lembaga antirasuah tersebut kini tengah mengkaji dampak putusan itu terhadap proses penanganan perkara korupsi di masa mendatang. Peninjauan ini merujuk pada putusan MK yang menguji Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KPK Hormati Putusan MK Terkait Kewenangan BPK Hitung Kerugian Keuangan Negara

KPK Sita Dokumen di Indramayu, Buka Peluang Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan di kawasan Indramayu pada Senin, 6 April 2026. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara. "Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik," terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin 6 April 2026.

KPK Sita Dokumen di Indramayu, Buka Peluang Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

Idap Gangguan Pembuluh Darah di Otak, Noel Tunggu Izin Operasi dari Hakim

Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), mengaku mengidap penyakit pembuluh darah di bagian otaknya. Kondisi tersebut membuat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI ini harus menjalani tindakan medis sesegera mungkin. Oleh karena itu, Ia kini sedang menunggu izin operasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipiko

Idap Gangguan Pembuluh Darah di Otak, Noel Tunggu Izin Operasi dari Hakim

KPK Periksa Komisaris PT Tarracon Pratama, Fokus Telusuri Alur Pemberian Uang ke Bupati Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris PT Tarracon Pratama Indonesia, yakni M Reza Reynaldi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin, 6 April 2026 tersebut berfokus untuk menelusuri dugaan aliran dana pelicin. Penyidik lembaga antirasuah Indonesia pun mendalami keterangan dari saksi yang berlatar belakang sebagai wiraswasta. Terutama mengenai indikasi pe

KPK Periksa Komisaris PT Tarracon Pratama, Fokus Telusuri Alur Pemberian Uang ke Bupati Bekasi

Bantah Peras PJK3, Noel Klaim Tak Ada Bukti Keterlibatan

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel membantah telah memeras Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Pria yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker RI ini pun menepis seluruh tuduhan yang mengarah kepadanya. Ia menegaskan, tak ada satu pun bukti atau keterangan saksi yang membenarkan sangkaan tindak pidana tersebut. “Saksi-saksi dari awal sampai

Bantah Peras PJK3, Noel Klaim Tak Ada Bukti Keterlibatan

Komisi XI DPR RI Apresiasi Kinerja Kemenkeu dan Kesiapan Fiskal Hadapi Gejolak Global, Tapi…!

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang mewakili pihaknya menyampaikan pujian tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Forum tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Selain capaian penerimaan, fokus utama dalam r

Komisi XI DPR RI Apresiasi Kinerja Kemenkeu dan Kesiapan Fiskal Hadapi Gejolak Global, Tapi…!

Uang Negara Masih Tebal, Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Posisi Kas: Rp120 Triliun di BI, Total Rp420 Triliun

Di tengah riuh isu fiskal yang simpang siur, Purbaya Yudhi Sadewa memilih membuka angka—bukan opini. Posisi kas negara, katanya, masih jauh dari kata kritis. Saat ini, saldo pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia berada di kisaran Rp120 triliun. Sementara jika ditarik lebih luas, total bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah mencapai Rp420 triliun. Angka ini penting, bukan sekadar statistik. Ia adalah penegasan bahwa narasi “kas negara menipis” tidak berdiri di atas data. Purbaya menjelask

Uang Negara Masih Tebal, Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Posisi Kas: Rp120 Triliun di BI, Total Rp420 Triliun

2 Saksi Absen, KPK Cecar 3 Petinggi Travel Haji Terkait Dugaan Keuntungan Ilegal Kuota Tambahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga petinggi travel terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan biro perjalanan tersebut berfokus pada indikasi adanya aliran dana ilegal dari pembagian kuota haji tambahan. “Penyidik meminta keterangan para saksi seputar pengisian kuota dan perolehan illegal gain atau keuntungan yang diduga tidak sah dari kuota tambahan,” ungkap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo pada

2 Saksi Absen, KPK Cecar 3 Petinggi Travel Haji Terkait Dugaan Keuntungan Ilegal Kuota Tambahan

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menanggapi permintaan seorang siswa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sebagai informasi, Muhammad Rafif Arsya Maulidi yang merupakan siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Miftahul Falah Kudus meminta anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) miliknya dialihkan untuk membantu kesejahteraan guru. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah lantas menegaskan bahwa keputusan mengenai pen

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik

Pemerintah mengambil langkah yang secara fiskal terlihat “merugikan”, tapi secara politik-ekonomi justru strategis: bea masuk suku cadang pesawat dipangkas menjadi nol persen. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto di tengah tekanan berat industri penerbangan. Harga avtur melonjak, biaya operasional maskapai membengkak, dan ujungnya—yang paling cepat terasa—harga tiket mulai menjauh dari jangkauan publik. Negara tahu titik rawannya di mana: perawatan pesawat. Suku cadang bukan

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik