AFU.id

Indeks Berita

Cegah Impunitas Kasus Tewasnya Siswa MTs di Maluku, STH Jentera Minta Empat Lapis Kawal Sanksi Pidana

Kematian pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Maluku akibat dugaan penganiayaan oknum Brimob memicu desakan agar proses hukum aparat tidak berhenti pada sanksi pemecatan pada Senin, 2 Maret 2026. Penuntasan kasus kekerasan oleh aparat sering kali hanya berkutat di sidang disiplin yang rawan menjadi instrumen pelindung, sementara konstruksi pidana justru menguap. "Caranya melalui pengarusutamaan (mainstreaming) di Polri oleh Kapolri dan jajarannya di Bareskrim," jelas Koordinator Studi Hukum Pida

Cegah Impunitas Kasus Tewasnya Siswa MTs di Maluku, STH Jentera Minta Empat Lapis Kawal Sanksi Pidana

Buntut Tewasnya Pelajar di Maluku, STH Jentera Desak Evaluasi Penggunaan Kekuatan Berlebih Oknum Brimob

Tragedi tewasnya pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) berusia 14 tahun di Maluku akibat dugaan penganiayaan oknum aparat menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kultur Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri pada Senin, 2 Maret 2026. Penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) yang berujung fatal ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik, baik dalam kurikulum pendidikan maupun sistem pengawasan internal kepolisian. "Saya pikir keduanya. Pasca-TAP MPR pemisahan TNI dan Polri, seharus

Buntut Tewasnya Pelajar di Maluku, STH Jentera Desak Evaluasi Penggunaan Kekuatan Berlebih Oknum Brimob

Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji Digelar, KPK Siap Pertahankan Status Tersangka Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kehadiran tim Biro Hukum dalam sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 3 Maret 2026. "Hari ini, KPK melalui tim Biro Hukum akan hadir pada sidang praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026. Kehadiran lembaga

Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji Digelar, KPK Siap Pertahankan Status Tersangka Yaqut

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah dan menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026. "Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 3 Maret 2026. “Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, lembaga a

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Wakil ketua MPR RI Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Eskalasi Konflik Selat Hormuz

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah dunia. Hal ini menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Eddy menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi paling strategis di dunia. Gejolak di kawasan tersebut dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang dapat menekan Anggaran Pendapatan d

Wakil ketua MPR RI Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Eskalasi Konflik Selat Hormuz

Sidang Korupsi LNG, Penasihat Hukum Terdakwa Sanjung dan Dukung Ahok Jadi Ketua KPK

Penasihat Hukum (PH) terdakwa secara langsung memuji dan mendukung mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan pada Senin, 2 Maret 2026. "Ah, tadi saya sangat bangga mendengar Bapak menyatakan antikorupsi. Saya dukung, Pak. Bila perlu Bapak menjadi Ketua KPK," ujar perwakilan penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sanjungan terkait ketegasan sikap antikorupsi terse

Sidang Korupsi LNG, Penasihat Hukum Terdakwa Sanjung dan Dukung Ahok Jadi Ketua KPK

Sidang Korupsi LNG Memanas, Hakim Bentak Penasihat Hukum dan Ancam Bubarkan Persidangan

Ketua Majelis Hakim membentak dan menegur keras Penasihat Hukum (PH) terdakwa di tengah persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina pada Senin, 2 Maret 2026. "Nanti dulu, dengar saya, saya yang memimpin sidang. Kalau tidak, kita bubarkan saja sidangnya," tegas Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Teguran bernada tinggi tersebut dipicu oleh sikap tim pembela yang memotong pembicaraan dan terus mencecar saksi Basuki Tjahaja Purnama alias A

Sidang Korupsi LNG Memanas, Hakim Bentak Penasihat Hukum dan Ancam Bubarkan Persidangan

Trump Ngaku Punya 3 Nama Calon Pengganti Khamenei

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mengantongi tiga nama yang dinilainya layak memimpin Iran, menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan AS–Israel. Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump menyebut ketiga sosok tersebut sebagai figur yang sangat baik untuk memimpin Iran. Namun, ia menolak mengungkap identitas mereka. “Saya tidak akan mengungkapkannya sekarang. Mari kita selesaikan dulu pekerjaannya,” ujar Trump, seperti dikutip

Trump Ngaku Punya 3 Nama Calon Pengganti Khamenei

Habiburokhman Tegaskan RDPU Kasus Nizam Syafei Bukan Bentuk Intervensi Penyidikan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus kematian tragis Nizam Syafei. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan langkah tersebut untuk memastikan transparansi, bukan bentuk intervensi terhadap penyidikan. RDPU menghadirkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukabumi. Keluarga bersama kuasa hukum korban turut m

Habiburokhman Tegaskan RDPU Kasus Nizam Syafei Bukan Bentuk Intervensi Penyidikan

Komisi III DPR RI Usulkan Hak Restitusi bagi Keluarga Nizam Syafei

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan pemberian hak restitusi atau ganti rugi bagi keluarga almarhum Nizam Syafei. Sebagai informasi, anak berusia 12 tersebut meninggal dunia akibat dugaan tindak kekerasan. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru yang menyampaikan ide tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026. Nasyirul Falah Amru menyorot tajam penanganan awal kasus tersebut oleh Kepo

Komisi III DPR RI Usulkan Hak Restitusi bagi Keluarga Nizam Syafei