AFU.id

Indeks Berita

Dihadiri 293 Anggota, DPR Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna ke-15 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri oleh 293 anggota dewan dari total 579 anggota seluruh fraksi. Jumlah tersebut dinyatakan telah memenuhi kuorum untuk memulai persidangan. “Daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI

Dihadiri 293 Anggota, DPR Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV

Terjaring OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Tercatat Miliki Harta Rp19,5 Miliar

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang baru saja terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 10 Maret 2026, tercatat memiliki total harta kekayaan bersih sebesar Rp19.530.683.491. Muhammad Fikri merupakan salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi penindakan di wilayah Provinsi Bengkulu. “Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa 9 Maret 2026. Budi menjelaskan sel

Terjaring OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Tercatat Miliki Harta Rp19,5 Miliar

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Arab Saudi Sudah Siapkan Fasilitas Jemaah Tambahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi telah dilengkapi dengan jaminan fasilitas yang memadai. Kepastian ini membantah keraguan terkait kesiapan sarana saat kuota tersebut dialihkan oleh Kementerian Agama. “Ketika negara memberikan kuota haji tambahan itu tentunya pasti sudah disiapkan dengan fasilitasnya,” kata Direktur Penyidikan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Senin 9 Maret 2026. Pemberian kuota tamba

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Arab Saudi Sudah Siapkan Fasilitas Jemaah Tambahan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Turut Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di wilayah Bengkulu pada Selasa, 10 Maret 2026. Salah satu kepala daerah yang terkonfirmasi ikut diamankan dalam operasi senyap ini adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. “Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa 10 Maret 2026. Seluruh pihak yang terjaring dalam penindakan tersebut

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Turut Diamankan

DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti beredarnya surat edaran terkait penetapan status Siaga 1 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Status kewaspadaan tingkat tinggi ini diduga berkaitan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik yang saat ini tengah memanas di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan segera mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk memanggil pihak TNI. Pema

DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

OTT KPK di Bengkulu: 9 Orang Dibawa ke Jakarta, Termasuk Bupati Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Senin, 9 Maret 2026. Penindakan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi berupa suap proyek di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa 10 Maret 2026. Budi menjelaskan, belasan orang yang terjaring opera

OTT KPK di Bengkulu: 9 Orang Dibawa ke Jakarta, Termasuk Bupati Rejang Lebong

KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Rupiah dalam OTT Bupati Rejang Lebong

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai pecahan rupiah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Rejang Lebong berkaitan dengan dugaan suap proyek. Penyidik juga menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara suap tersebut. "Tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," jelas Juru Bicara KPK

KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Rupiah dalam OTT Bupati Rejang Lebong

DPR Dukung Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Puan: Kebebasan Digital Sudah Kebablasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah darurat yang diperlukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif paparan dunia digital yang tidak terfilter. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang siber telah menjadi perhatian serius parlemen. Menurutnya, lingkungan media so

DPR Dukung Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Puan: Kebebasan Digital Sudah Kebablasan

Kasus Korupsi Abdul Wahid dkk Segera Disidangkan di PN Tipikor Pekanbaru

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara dugaan korupsi Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa, 10 Maret 2026. Selain Abdul Wahid, penyidik lembaga antirasuah itu juga menyerahkan berkas perkara milik dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muh. Arif Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam. "Pada hari ini, Selasa 10 Mare

Kasus Korupsi Abdul Wahid dkk Segera Disidangkan di PN Tipikor Pekanbaru

Marak OTT Kepala Daerah, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendorong adanya evaluasi bersama antara legislatif dan pemerintah menyusul kembali terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Sarolangun, Jambi, pada Selasa, 10 Maret 2026. "Bagaimana kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," ujar Puan kepada wartawan, Selasa 10 Maret 2026. Evaluasi ini dinilai krusial untuk mengurai akar masalah tindak pidana korupsi

Marak OTT Kepala Daerah, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik