AFU.id

Indeks Berita

Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun

Audit membuka angka, dan angka itu berbicara lantang: Rp1,5 triliun. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengurai kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook yang berlangsung selama tiga tahun, 2020 hingga 2022. Ahli sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara, Dedy Nurmawan Susilo, memaparkan angka itu bukan sekadar total, tetapi akumulasi yang membesar dari tahun ke tahun. Pada 2020, kerugian tercatat Rp127,9 mili

Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun

Komisi I DPR: Lawatan Prabowo ke Rusia Bukti Keseriusan Wujudkan Perdamaian Dunia

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan dukungannya terhadap kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Lawatan ini dinilai memiliki nilai strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian dinamis, khususnya terkait isu keamanan di Timur Tengah dan ketahanan energi. Oleh menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di Moskow menjadi bukti nyata posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas internasional. “Kunjungan ke Rusia sangat pen

Komisi I DPR: Lawatan Prabowo ke Rusia Bukti Keseriusan Wujudkan Perdamaian Dunia

Wacana Fusi NasDem-Gerindra Mengemuka, Saan Mustopa: Ide Biasa, Realisasi Rumit

Wacana penggabungan antara Partai NasDem dan Partai Gerindra mencuat ke publik. Menanggapi hal tersebut, politisi NasDem, Saan Mustopa, menilai ide fusi dalam dunia politik merupakan hal yang wajar, namun sulit direalisasikan. “Sebagai sebuah ide atau wacana, itu hal yang biasa saja. Tapi ketika mau diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan, dinegosiasikan, dan direncanakan,” ujar Saan kepada wartawan, Senin, 13 April 2026. Menurutnya, setiap partai politik memiliki latar belakang ideologi, i

Wacana Fusi NasDem-Gerindra Mengemuka, Saan Mustopa: Ide Biasa, Realisasi Rumit

NasDem Komitmen 100 Persen Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tanpa Kader di Kabinet

Partai NasDem kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir periode 2029. Meski tidak menempatkan kadernya di dalam jajaran kabinet, NasDem memastikan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. "NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintah. Walaupun orang mengatakan tidak ada kader di pemerintahan, tapi kita sampaikan bahwa NasDem 100 persen mendukung pemerintah," kata Wakil Ketua Umum partai NasDem, S

NasDem Komitmen 100 Persen Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tanpa Kader di Kabinet

Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total dalam penanganan narkotika di Indonesia. Ia menilai penanganan saat ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan yang mengakibatkan krisis sistemik dan kepadatan berlebih (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Rieke mengungkapkan bahwa dari sekitar 271 ribu penghuni lapas dan rutan di Indonesia, lebih dari 54 persen merupakan narapidana kasus narkotika. Angka tersebut di

Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

Tak Hanya Peras Bawahan, KPK Sebut Bupati Tulungagung Juga Monopoli Proyek Alat Kesehatan dan Cleaning Service

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut mengatur pemenang lelang proyek alat kesehatan dan jasa tenaga kerja pada Sabtu, 11 April 2026. Praktik intervensi lelang ini terungkap sebagai pengembangan dari pusaran kasus dugaan pemerasan yang menjerat kepala daerah tersebut. “Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” ujar Deputi Pe

Tak Hanya Peras Bawahan, KPK Sebut Bupati Tulungagung Juga Monopoli Proyek Alat Kesehatan dan Cleaning Service

Penuhi Tuntutan Uang Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pejabat Tulungagung Rela Berutang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung terpaksa meminjam uang untuk memenuhi setoran dari Bupati Gatut Sunu Wibowo pada Sabtu, 11 April 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat tingginya tekanan dan tuntutan dari sang kepala daerah terkait pengumpulan dana tak resmi. “Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ketika diminta sesuatu oleh GSW ini, tentunya juga kan para kepala

Penuhi Tuntutan Uang Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pejabat Tulungagung Rela Berutang

Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Blokade Total Selat Hormuz, Upaya Putus Pendapatan Minyak Iran

Presiden Donald Trump pada Minggu pagi mengumumkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai blokade terhadap kapal-kapal yang berupaya melintasi Selat Hormuz. Langkah dramatis yang diumumkan melalui platform Truth Social ini memicu kebingungan, mengingat selama beberapa pekan terakhir AS terus menuntut Iran untuk membuka jalur perairan tersebut secara tanpa syarat. Terkait keputusan tersebut, Trump menuliskan pernyataannya: "Mulai sekarang juga, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbai

Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Blokade Total Selat Hormuz, Upaya Putus Pendapatan Minyak Iran

Ajudan Bupati Tulungagung Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030 Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka pada Sabtu, 11 April 2026. Keduanya terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. "Berdasarkan kecukupan alat bukti terkait pemerasan dan penerimaan lainnya, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Deputi Penindakan dan E

Ajudan Bupati Tulungagung Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Pemerasan

Periksa Anggota DPRD Jatmiko, KPK Gali Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Jatmiko Dwijo Saputro sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat kakak kandungnya, Bupati Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengusut tuntas praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT). “Statusnya itu sebagai saksi yang bersangkutan. Penyidik menduga bahwa yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan da

Periksa Anggota DPRD Jatmiko, KPK Gali Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung