AFU.id

Indeks Berita

Ketua Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjerit

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melayangkan desakan kepada Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk segera mengaktifkan kembali status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dinilai mendesak guna meredam keluhan masyarakat di lapangan. Marwan memandang persoalan ini seharusnya bisa segera dituntaskan lantaran ketersediaan anggaran pemerintah masih mencukupi dan tidak mengalami pemotongan. Ia meminta agar warga yang telah dinonak

12 media, Cenderung netral
Ketua Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjerit

Status PBI 11 Juta Orang Dicoret, Pemerintah Pastikan Hanya Relokasi ke Warga Lebih Berhak

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak memangkas kuota penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan yang sedang berjalan saat ini adalah relokasi kepesertaan dari warga mampu kepada masyarakat miskin yang lebih berhak. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Langkah ini diambil untuk menanggapi kekhawatiran publik mengenai berkurangnya jumlah

Status PBI 11 Juta Orang Dicoret, Pemerintah Pastikan Hanya Relokasi ke Warga Lebih Berhak

Meski 79,9% Publik Puas, Dasco Sebut Presiden Prabowo Tetap Evaluasi Catatan Minor

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa angka ketidakpuasan publik sebesar dua persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto akan menjadi catatan penting bagi pemerintah. Meski mayoritas masyarakat merasa puas, pemerintah berkomitmen menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi. “Walaupun cuma sekitar 2-3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Dasco menjelaskan bahwa catatan-catatan kritis y

Meski 79,9% Publik Puas, Dasco Sebut Presiden Prabowo Tetap Evaluasi Catatan Minor

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Lembaga peradilan tertinggi ini memutuskan untuk memberhentikan sementara seluruh hakim dan aparatur yang terlibat dalam skandal suap tersebut. Juru Bicara MA, Yanto menegaskan Ketua MA Sunarto telah menyetujui proses administrasi pemberhentian para tersangka. “Ketua MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang tertangkap tangan tersebut,” u

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati 5 Poin Perbaikan Tata Kelola Jaminan Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah resmi menyepakati lima poin utama guna memperbaiki tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Salah satu keputusan krusial dalam pertemuan tersebut adalah kepastian bahwa iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akan tetap dibayarkan pemerintah selama tiga bulan ke depan. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil

1 media, Cenderung netral
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati 5 Poin Perbaikan Tata Kelola Jaminan Kesehatan

KPK Perpanjang Masa Tahan Tersangka Jual Beli Jabatan di Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Perpanjangan ini terkait penyidikan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tersangka berinisial SDW dan kawan-kawan akan tetap mendekam di rutan untuk 40 hari ke depan. “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di

KPK Perpanjang Masa Tahan Tersangka Jual Beli Jabatan di Pati

Pastikan Standar Halal, BPJPH Latih 20 Ribu Kepala Dapur Program MBG

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjadi penyelia halal. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses produksi makanan dalam program unggulan pemerintah tersebut memenuhi standar sertifikasi halal yang diwajibkan. Kepala BPJPH, Haikal Hassan menyampaikan rencana percepatan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan pada Seni

Pastikan Standar Halal, BPJPH Latih 20 Ribu Kepala Dapur Program MBG

Sebut Hakim Bisa Dibeli, Noel Peringatkan Purbaya Hati-hati dengan Elit

Terdakwa kasus korupsi Immanuel Ebenezer (Noel) kembali melontarkan peringatan keras kepada sosok bernama Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyindir pujian ‘angkat topi’ yang sempat dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pejabat tersebut bisa berujung pada penahanan. “Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK,” ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Noel mengklaim informasi yan

Sebut Hakim Bisa Dibeli, Noel Peringatkan Purbaya Hati-hati dengan Elit

Dinding Berjamur Bikin Estetika Rumah Luntur? Usir dengan 7 Trik Simpel Ini

Musim hujan memang paling enak dipakai buat selimutan di rumah. Tapi, coba deh perhatikan sudut ruangan Anda. Muncul bercak hitam atau noda kehijauan di tembok? Hati-hati, itu bukan sekadar noda biasa, melainkan jamur yang siap mengganggu kenyamanan. Bukan cuma soal estetika yang jadi rusak, jamur di dinding bisa jadi ‘musuh dalam selimut’ bagi kesehatan. Spora jamur yang beterbangan sangat mudah terhirup dan memicu alergi, asma, hingga masalah pernapasan serius. Sebelum jamur menguasai hunian A

Dinding Berjamur Bikin Estetika Rumah Luntur? Usir dengan 7 Trik Simpel Ini

Pastikan Data Akurat, Pemerintah Buka Pemutakhiran Data PBI BPJS Kesehatan Selama Transisi

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan sistem desil kini menjadi acuan tunggal dalam menentukan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi kesehatan tepat sasaran, menyusul polemik penonaktifan jutaan peserta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa klasifikasi penerima bantuan didasarkan sepenuhnya pada kelompok kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa kelompok masyarakat paling bawah mendapatkan prioritas penuh u

Pastikan Data Akurat, Pemerintah Buka Pemutakhiran Data PBI BPJS Kesehatan Selama Transisi